Sawahlunto | Enam tahun setelah UNESCO menetapkan Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) sebagai Warisan Dunia, transformasi kota bekas tambang batu bara itu belum juga selesai. Sejumlah kajian tata kelola menilai sinyal-sinyal peringatan kini mulai terakumulasi, dan Sawahlunto berisiko mengulang pengalaman pahitnya sebagai kota yang hampir mati.
Sawahlunto pernah hampir menjadi kota mati. Tambang Ombilin berhenti beroperasi secara bertahap sejak akhir 1990-an. Kereta batu bara terakhir meninggalkan Sawahlunto pada akhir 1999, sedangkan produksi secara resmi berakhir pada 2002. Jumlah penduduk kota menurun dari 55.090 jiwa pada 1995 menjadi 50.668 jiwa pada 2000, sementara angka kemiskinan melonjak hingga 10 persen. Para peneliti kala itu menyebutnya ghost town atau kota hantu.
Kota itu kemudian bangkit lewat pariwisata. Kunjungan wisatawan yang hanya mencapai 14.426 orang pada 2004 melonjak menjadi 750.385 orang pada 2012, meningkat lebih dari 50 kali lipat dalam delapan tahun. Terowongan tambang diubah menjadi museum dan festival budaya mengundang ratusan ribu pengunjung. Pada 6 Juli 2019, di Baku, Azerbaijan, UNESCO mengetuk palu: OCMHS resmi masuk dalam Daftar Warisan Dunia. Inilah satu-satunya warisan tambang batu bara dari Asia Tenggara.
Namun, setelah penetapan itu, data-data perkembangan Sawahlunto justru menimbulkan kegelisahan. Pertumbuhan ekonomi Sawahlunto melorot menjadi 3,98 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang mencapai 4,15 persen, menurut RKPD Kota Sawahlunto 2024. Belanja modal kota hanya sebesar Rp84 miliar, sedangkan 53 persen dari total belanja operasi sebesar Rp465 miliar terserap untuk belanja pegawai, menurut LKPJ Pemerintah Kota Sawahlunto 2023. Yang lebih memprihatinkan, warisan dunia yang bernilai miliaran dolar itu hingga kini belum memiliki badan pengelola definitif.
Tiga Zona, Tiga BUMN, Tiga Kementerian
OCMHS mencakup tiga zona yang berada di bawah penguasaan tiga BUMN berbeda. Area A berupa kawasan tambang di Sawahlunto milik PT Bukit Asam, Area B berupa jalur kereta api sepanjang 155 kilometer yang melintasi tujuh kabupaten dan kota milik PT KAI, serta Area C berupa Pelabuhan Emmahaven di Padang milik PT Pelindo. Tiga perusahaan, tujuh wilayah administratif, dan tiga kementerian harus mengelola satu kawasan berstatus warisan dunia secara bersama-sama.
Rapat koordinasi telah berkali-kali digelar sejak 2019, baik di tingkat provinsi maupun kementerian, tetapi hasil keputusannya masih menjadi tanda tanya. Baru empat tahun kemudian, pakta integritas ditandatangani. Hingga penelitian pada 2024, dari 16 rekomendasi teknis dalam Keputusan UNESCO 43COM 8B.17, beberapa rekomendasi paling mendasar masih belum dipenuhi, antara lain larangan kegiatan pertambangan di zona inti dan zona penyangga serta penyusunan rencana pengurangan risiko bencana.
UNESCO Tidak Akan Menunggu Selamanya
Peringatan paling keras datang dari pengalaman Dresden, Jerman. Lembah Elbe di Dresden ditetapkan sebagai Warisan Dunia pada 2004. Pada 2006, kawasan tersebut masuk dalam daftar warisan dunia yang terancam bahaya. Tiga tahun kemudian, pada 2009, statusnya dicabut karena pemerintah kota memilih membangun jembatan empat jalur di tengah zona penyangga yang merusak integritas visual lanskap bersejarah.
Sementara itu, faktor-faktor yang dapat memicu persoalan serupa di Sawahlunto mulai terakumulasi. Dalam keputusan penetapan OCMHS, UNESCO secara eksplisit meminta Indonesia untuk terus mengecualikan operasi pertambangan di masa depan dari properti dan zona penyangga. Apabila kegiatan penambangan baru kembali merusak lanskap yang sama, narasi transformasi tersebut akan runtuh.
Ada pula risiko yang paling senyap, yakni renovasi tanpa standar konservasi yang jelas. Studi tentang regenerasi kawasan bekas tambang Sawahlunto memperingatkan bahwa pemugaran tanpa protokol konservasi yang disepakati justru dapat merusak authenticity atau keaslian, salah satu fondasi pengakuan UNESCO.
Dua puluh tahun lalu, Sawahlunto bergantung pada satu penggerak utama ekonomi, yakni pertambangan. Ketika tambang ditutup, kota ini seolah kehilangan napasnya dalam sekejap. Lebih dari 10.000 jiwa meninggalkan Sawahlunto, sementara kota tersebut hampir berubah menjadi kota mati. Studi tentang dampak pergeseran kebijakan kota tambang Sawahlunto mendokumentasikan bahwa manfaat ekonomi dari status UNESCO belum menyentuh mayoritas warga, dan proses renovasi berlangsung melalui pendekatan dari atas ke bawah.
Karena itu, tiga langkah dinilai harus segera dilakukan. Pertama, badan pengelola harus segera dibentuk dengan mandat hukum yang nyata, bukan lagi pakta integritas ataupun rapat koordinasi kesekian kalinya. Kedua, diversifikasi ekonomi harus menjadi prioritas, bukan hanya diversifikasi atraksi wisata, karena status warisan dunia merupakan pintu masuk bagi pengembangan kota, bukan tujuan akhirnya. Ketiga, warga harus menjadi pelaku utama, bukan penonton, dan dilibatkan sejak tahap perencanaan.
Pemerintah pusat beserta BUMN yang menguasai berbagai aset di kawasan warisan ini tidak dapat terus-menerus menyerahkan beban pengelolaan kepada pemerintah kota yang kapasitas fiskalnya sangat terbatas. Warisan tersebut bukan semata-mata milik Sawahlunto. Sinyal-sinyal peringatan itu nyata: pertumbuhan ekonomi melandai, pengangguran meningkat, dan belanja modal sangat terbatas. Badan pengelola definitif belum terbentuk selama bertahun-tahun, sementara sejumlah rekomendasi penting UNESCO belum dipenuhi. Bagaimana dengan Sawahlunto? Jendela kesempatan masih terbuka, tetapi tidak akan terbuka selamanya.











