Politik  

Wapres Baru Harus Bela Kepentingan Daerah, Bukan Sekadar Loyal kepada Presiden

Jakarta | Pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Wakil presiden pengganti tidak cukup hanya memiliki kedekatan politik dengan presiden, tetapi juga harus memahami otonomi daerah serta berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Djohermansyah Djohan, Jumat (20/11/2026). Menurut mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri periode 2010–2014 itu, pemahaman mengenai pemerintahan daerah harus menjadi salah satu kriteria penting dalam menentukan wakil presiden baru.

"Indonesia membutuhkan wakil presiden yang memahami pemerintahan daerah, mengerti persoalan otonomi daerah, dan memiliki kepedulian terhadap nasib daerah. Jangan sampai pergantian wapres hanya menghasilkan pergantian orang, tetapi persoalan daerah tetap terabaikan," ujar Djohermansyah.

Ia menilai, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah belakangan ini menghadapi sejumlah persoalan serius, antara lain kecenderungan pemusatan kewenangan, menyusutnya ruang fiskal daerah, hingga semakin terbatasnya keleluasaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan. Salah satu persoalan yang mencerminkan kondisi tersebut adalah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). "Ketika transfer ke daerah dipangkas, kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik, membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ikut terpengaruh," katanya.

Djohermansyah mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 546 daerah otonom dengan karakteristik, kapasitas fiskal, dan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat karena kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memadai.

Wapres Harus Menjadi Jembatan Pusat dan Daerah

Menurut Djohermansyah, secara konstitusional, Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Salah satu mandat strategis yang perlu diberikan kepada wakil presiden baru adalah mengawal hubungan pusat-daerah serta pelaksanaan desentralisasi. "Wapres jangan hanya menjadi pelengkap kelembagaan atau ban serep yang menunggu ketika presiden berhalangan. Ia harus menjadi kekuatan strategis yang membantu presiden menyelesaikan persoalan bangsa, termasuk persoalan hubungan pusat dan daerah," ujarnya.

Bahkan, menurut dia, wakil presiden memiliki posisi kelembagaan yang strategis dalam urusan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan wakil presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Sementara itu, dalam konteks Papua, wakil presiden juga memiliki peran sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Mengenai latar belakang calon, Djohermansyah menegaskan bahwa wakil presiden yang memahami persoalan daerah tidak harus berasal dari kalangan kepala daerah, mantan gubernur, ataupun anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut dia, hal yang lebih penting adalah rekam jejak, kapasitas, pengalaman, serta pemahaman yang komprehensif mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Calon wakil presiden, lanjut dia, setidaknya harus memahami Undang-Undang Pemerintahan Daerah, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembagian urusan pemerintahan, tata kelola birokrasi daerah, serta ketimpangan pembangunan antardaerah. Selain memiliki kapasitas tersebut, calon juga harus berani menyampaikan kritik dan menawarkan alternatif kepada presiden apabila kebijakan nasional berpotensi merugikan daerah.

MPR Perlu Menguji Gagasan Kandidat

Di sisi lain, Djohermansyah mengakui bahwa pertimbangan politik tetap menjadi faktor penting dalam menentukan wakil presiden pengganti. Presiden membutuhkan pendamping yang memiliki kepercayaan politik, kesamaan orientasi, dan chemistry agar pemerintahan dapat berjalan efektif. Namun, ia mengingatkan agar loyalitas politik tidak dijadikan satu-satunya ukuran dalam menentukan calon. "Wapres yang hanya loyal tetapi tidak memiliki kapasitas akan sulit memberikan nilai tambah bagi pemerintahan. Sebaliknya, orang yang cakap tetapi tidak memiliki kesamaan orientasi dan kepercayaan politik juga berpotensi menimbulkan persoalan. Keduanya harus berjalan beriringan, kompetensi pemerintahan dan keselarasan politik," ujarnya.

Menanggapi sejumlah nama yang mulai diperbincangkan dalam bursa calon wakil presiden, Djohermansyah menyebut beberapa figur, antara lain Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin. Selain itu, muncul pula sejumlah nama dari lingkungan politik dan pemerintahan yang dekat dengan Presiden Prabowo, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Muzani. Karena itu, ia mengusulkan agar kedua calon yang nantinya diajukan presiden kepada MPR menyampaikan pokok-pokok pemikirannya mengenai tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan sebelum proses pemilihan berlangsung. "MPR perlu mengetahui bagaimana pandangan kedua kandidat mengenai desentralisasi, bagaimana mengatasi ketimpangan fiskal, memperbaiki koordinasi pusat dan daerah, serta memastikan pembangunan tidak hanya berpusat di Jawa," katanya.

Ia menegaskan bahwa jabatan wakil presiden bukan sekadar hadiah politik ataupun tempat untuk menampung tokoh yang berjasa kepada partai dan presiden. "Jangan sampai otonomi daerah hanya menjadi slogan konstitusional, sementara praktik pemerintahan justru bergerak ke arah resentralisasi. Kepala daerah jangan hanya dijadikan pelaksana kebijakan pusat, tetapi tidak diberi kewenangan dan dukungan fiskal yang memadai untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya," ujarnya. "Wapres boleh berganti, tetapi jangan sampai nasib daerah tetap sama: didengar aspirasinya ketika dibutuhkan, tetapi diabaikan kepentingannya ketika kebijakan ditetapkan," kata Djohermansyah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *