Tanjungpinang | Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia Farida Farichah mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Kepulauan Riau menggarap potensi kelautan sebagai sumber utama modal bisnis. Laut yang mengelilingi Kepri dinilai menjadi modal terbesar koperasi desa di daerah itu.
Farida menyampaikan dorongan itu dalam kunjungan kerja di Kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis. Ia meminta para manajer KDKMP yang telah ditunjuk pemerintah memetakan potensi bisnis di desa dan kelurahan masing-masing.
"Desain KDKMP secara nasional ada enam gerai, namun terdapat satu gerai khusus potensi desa/kelurahan. Kalau di Kepri itu potensi utamanya laut, karena 98 persen wilayahnya adalah kelautan," kata Farida.
Menurut dia, sektor kelautan yang bisa digarap koperasi desa antara lain pengembangan produk perikanan, rumput laut, hingga kerang. Ketiga komoditas itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir Kepri sehari-hari.
Laut Kepri tak ada habisnya
Farida menyebut potensi kelautan di Kepri tidak akan ada habisnya. Masyarakat pesisir tidak perlu menyebar bibit atau merawat ikan di laut. Mereka tinggal turun melaut, lalu pulang sudah membawa ikan.
Kondisi itu berbeda dengan Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya berupa daratan dan identik dengan potensi pertanian. Di sana masyarakat harus bercocok tanam, merawat tanaman, hingga menyebar pupuk untuk mendapatkan hasil panen.
Karena itulah, kata Farida, KDKMP di Kepri diarahkan untuk mengolah kekayaan laut menjadi usaha yang memberi nilai tambah ekonomi bagi warga desa dan kelurahan.
Melalui KDKMP, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menginginkan potensi kekayaan sumber daya alam lokal dikuasai sekaligus dikelola secara langsung oleh masyarakat.
Menurut Farida, saat ini banyak potensi sumber daya alam milik desa dan kelurahan yang justru dikuasai pemilik modal dari luar. Akibatnya, warga desa hanya menjadi penonton di tanah dan laut mereka sendiri.
"Ketika KDKMP tahu cara mengelola SDA, lalu mengkapitalisasikannya menjadi nilai tambah ekonomi, maka warga desa tak hanya jadi pekerja, tapi juga pemilik dan penguasaan atas sumber daya lokal," ujar dia.
Manajer ditugaskan dua tahun
Farida menyatakan pemerintah telah menugaskan manajer KDKMP selama dua tahun untuk membantu operasional koperasi desa Merah Putih. Manajer harus mampu mengonsolidasikan dan mengomunikasikan ekosistem koperasi, mulai dari pengurus, pengawas, hingga anggota KDKMP.
"Kalau Manajer tak kooperatif, berarti belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik," ucapnya.
Kepri memang provinsi yang berbeda dari kebanyakan daerah lain di Indonesia. Dengan 98 persen wilayah berupa laut, kehidupan ekonomi warganya tidak bisa dilepaskan dari laut. Karena itu pula, koperasi desa di Kepri tidak bisa disamakan dengan koperasi desa di daerah agraris.
Gerai khusus potensi desa dan kelurahan menjadi kunci dalam desain KDKMP. Melalui gerai itulah, setiap desa dan kelurahan didorong mengenali kekuatannya sendiri, lalu mengubahnya menjadi usaha. Di Kepri, kekuatan itu ada di laut.
Nelayan harus jadi pemilik industri
Selama ini, rantai perdagangan hasil laut di Kepri menempatkan nelayan di posisi paling bawah. Ikan hasil tangkapan dijual ke tengkulak, lalu berpindah tangan berkali-kali sebelum sampai ke konsumen. Nilai tambah dari setiap perpindahan itu tidak dinikmati nelayan.
KDKMP diharapkan mengubah pola itu. Dengan mengelola hasil tangkapan secara profesional, koperasi bisa memotong rantai perantara dan menjaga agar nilai tambah tetap berada di tangan nelayan dan warga desa.
Ke depan, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih harus menguasai rantai perdagangan. Farida mencontohkan selama ini produk ikan nelayan hanya sebatas dijual ke tengkulak. Melalui KDKMP, hasil tangkapan itu bisa dikelola secara profesional dan memberi nilai lebih, dengan nelayan menjadi bagian penting dari industri perikanan.
Ia juga berpesan agar manajer hingga pengurus KDKMP menguasai cara mengelola modal bisnis serta tata cara pengelolaan dan aturan keuangan koperasi. Tanpa kemampuan itu, koperasi sulit berkembang menjadi usaha yang sehat.
Farida menambahkan Presiden Prabowo bercita-cita menjalankan tata kelola bangsa sesuai amanat konstitusi, yaitu koperasi harus sama kuat dengan BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
"Kenapa harus koperasi, karena ada pemilik kolektif dan kolegial. KDKMP dihadirkan bukan untuk jadi milik pemerintah, melainkan milik masyarakat desa dan kelurahan," kata Farida.











