Jakarta | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026), dan mengakhiri perjalanan pembahasan yang telah berlangsung selama 18 tahun.
Pengesahan itu membawa perubahan penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Undang-undang ini mengatur pembentukan dua lembaga baru, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Kedua badan tersebut dibentuk untuk memisahkan fungsi penindakan, pengelolaan, dan pengawasan atas kekayaan hasil tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, pemisahan fungsi itu diperlukan agar aparat penegak hukum tidak merangkap sebagai pengelola aset yang mereka sita. Aparat penegak hukum, menurut dia, seharusnya berfokus pada penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana, sementara pengelolaan kekayaan yang telah dirampas negara dilakukan lembaga tersendiri dengan tata kelola profesional dan akuntabel.
"Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," kata Habiburokhman seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menambahkan, pemisahan lembaga penegak hukum dari institusi pengelola hasil perampasan aset juga merujuk pada praktik sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.
Badan Pengelola dan Badan Pengawas
Badan Pengelola Perampasan Aset bertugas menangani aset yang telah masuk dalam proses perampasan berdasarkan ketentuan undang-undang dan putusan pengadilan. Pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Barang yang disita negara dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, perusahaan, uang tunai, rekening, hingga kekayaan dalam bentuk lainnya.
Badan kedua, Badan Pengawas Perampasan Aset, dirancang untuk mengawasi pelaksanaan kewenangan perampasan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Habiburokhman mengatakan, badan pengawas merupakan jawaban atas kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan undang-undang oleh aparat maupun pihak yang memiliki kekuasaan.
"Jangan sampai undang-undang perampasan aset menjadi alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini menjadi alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," ujarnya. Badan pengawas dirancang sebagai lembaga independen yang beranggotakan lima orang. Pembentukannya melibatkan Presiden dengan persetujuan DPR.
Perampasan Aset Bisa Dilakukan Tanpa Putusan Pidana
Undang-undang ini juga mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pemilik atau pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan ini menjadi salah satu perubahan penting dalam sistem pemulihan aset hasil kejahatan, terutama ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan dalam proses peradilan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7, mekanisme tersebut dapat diterapkan dalam lima kondisi, yaitu ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya. Aset yang menjadi objek mekanisme tersebut harus memiliki nilai paling sedikit Rp1 miliar ketika diperoleh. Permohonan perampasan diajukan Jaksa Pengacara Negara kepada pengadilan.
Cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset tidak terbatas pada korupsi. Selain tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, serta perdagangan orang, aturan ini juga mencakup penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 4, cakupan tersebut antara lain mencakup perjudian daring, investasi, penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah, serta tindak pidana yang berkaitan dengan aset kripto.
Pengaturan itu dinilai relevan dengan perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks. Jaringan perjudian daring dapat menggunakan rekening perantara, perusahaan, dompet digital, dan aset kripto untuk menyamarkan aliran dana. Sementara itu, korban investasi bodong sering kesulitan memperoleh kembali uang yang telah disetorkan, terutama ketika kekayaan hasil kejahatan sudah dialihkan ke berbagai bentuk aset.
Di tengah perluasan kewenangan negara, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga menjadi bagian penting dalam undang-undang ini. Pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik dapat mengajukan keberatan serta menuntut ganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku. Undang-undang ini juga mengatur prosedur penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan aset dengan batas waktu tertentu serta persyaratan perizinan pengadilan.
Meski telah disahkan dalam rapat paripurna, pelaksanaan UU Perampasan Aset tidak langsung berlaku pada hari pengesahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 74, undang-undang tersebut mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk. Ketentuan peralihan ini memberikan waktu bagi pemerintah untuk menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sistem administrasi, mekanisme pengawasan, dan aturan pelaksanaan.
DPR mencatat pembahasan tingkat pertama melibatkan 397 daftar inventarisasi masalah, lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, serta kunjungan kerja ke 15 provinsi. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap regulasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana.











