Padang | Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat 2027 diusulkan naik 6,29 persen atau sebesar Rp200.303 menjadi Rp3.383.258. Usulan tersebut dihasilkan dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat yang digelar pada Rabu (18/11/2026), dengan menggunakan nilai alfa sebesar 0,7 dalam formula penghitungan upah minimum.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumatera Barat, Firdaus Firman, menyampaikan usulan tersebut pada Kamis (19/11/2026). Ia menjelaskan bahwa angka Rp3.383.258 merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja, sesuai dengan mekanisme penetapan upah minimum yang berlaku.
Firdaus Firman menegaskan bahwa angka tersebut masih berstatus usulan atau rekomendasi, bukan keputusan final. Usulan kenaikan UMP 2027 itu masih menunggu penetapan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat. Selama SK Gubernur belum diterbitkan, besaran UMP 2027 belum dapat dinyatakan berlaku.
Dalam rapat Dewan Pengupahan tersebut, selain UMP, turut dibahas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027. Pembahasan UMSP menjadi bagian penting karena sektor-sektor tertentu memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda, sehingga besaran upahnya dapat ditetapkan secara sektoral di samping UMP yang berlaku umum.
Firdaus Firman menyampaikan bahwa kalangan pekerja juga mengusulkan adanya upah minimum sektoral di tingkat kabupaten dan kota. Namun usulan tersebut memiliki mekanisme tersendiri, karena penetapan upah minimum sektoral di tingkat kabupaten dan kota merupakan proses yang terpisah untuk masing-masing daerah, dengan pembahasan di dewan pengupahan daerah setempat.
Terkait Upah Minimum Kota (UMK) Padang, pembahasan dijadwalkan berlangsung pada Senin pekan berikutnya. Pembahasan UMK Padang akan melibatkan Dewan Pengupahan Kota Padang dan unsur terkait lainnya. Hasil pembahasan tersebut nantinya juga akan disampaikan sebagai rekomendasi kepada Wali Kota Padang untuk ditetapkan.
Firdaus berharap seluruh tahapan penetapan upah minimum 2027 dapat diselesaikan tepat waktu. Ia menyampaikan harapan agar semua proses sudah jelas sebelum 21 November, sehingga pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota memiliki kepastian dalam menetapkan upah minimum yang akan berlaku mulai 1 Januari 2027.
Formula dan nilai alfa 0,7
Penghitungan UMP 2027 menggunakan formula yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta nilai alfa sebagai indeks tertentu yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pembahasan tahun ini, Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat menyepakati penggunaan nilai alfa sebesar 0,7.
Nilai alfa tersebut menjadi salah satu variabel penentu besaran kenaikan upah minimum. Semakin besar nilai alfa yang disepakati, semakin besar pula kenaikan upah yang dihasilkan dari formula penghitungan. Kesepakatan nilai alfa 0,7 itu merupakan hasil musyawarah antara unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam Dewan Pengupahan. Pembahasan nilai alfa dilakukan setiap tahun dan dapat berubah mengikuti kondisi perekonomian daerah serta hasil musyawarah dewan pengupahan.
Bagi kalangan pekerja, kenaikan UMP menjadi harapan untuk menjaga daya beli di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Upah minimum menjadi penopang utama bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, yang penghasilannya mengacu pada besaran UMP yang ditetapkan pemerintah provinsi.
Sementara itu, bagi kalangan pengusaha, penetapan UMP perlu mempertimbangkan kemampuan dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Kenaikan upah yang terlalu tinggi dikhawatirkan dapat membebani pelaku usaha, sedangkan kenaikan yang terlalu rendah dapat menekan daya beli pekerja. Dewan Pengupahan menjadi wadah untuk mempertemukan kedua kepentingan tersebut.
Firdaus Firman menyampaikan bahwa pemerintah provinsi berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha dalam penetapan UMP. Proses pembahasan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur, sehingga hasil yang dicapai dapat diterima oleh semua pihak.
Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat sendiri beranggotakan unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, serta akademisi. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan agar penetapan upah minimum mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, kemampuan dunia usaha, dan kebutuhan hidup layak pekerja secara berimbang.
Setelah SK Gubernur diterbitkan, UMP Sumatera Barat 2027 akan berlaku mulai 1 Januari 2027. Pemerintah provinsi akan melakukan sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja agar ketentuan upah minimum yang baru dapat diterapkan dengan baik di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk menunggu keputusan resmi dari Gubernur Sumatera Barat terkait penetapan UMP 2027. Selama keputusan resmi belum diterbitkan, angka Rp3.383.258 masih berstatus usulan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat dan dapat berubah apabila terdapat pertimbangan lain dalam proses penetapan.











