Padang | Sumatera Barat memperkuat langkah mengusulkan Mr. Assaat Datuk Mudo sebagai Pahlawan Nasional. Menurut Sumbarsatu, upaya itu dibahas dalam seminar nasional di Hotel Daima, Padang, Senin (16/11/2026), yang digelar Dinas Sosial Sumbar bersama Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Sumatera Barat.
Assaat lahir di Banuhampu, Kabupaten Agam, pada 18 September 1904, dari pasangan Taib Datuk Yang Basa dan Siti Djauwah. Ia berperan dalam pergerakan kebangsaan, pembentukan lembaga negara, dan menjaga keberlangsungan RI ketika Indonesia beralih menjadi RIS pada 1949. Peran itu menjadi dasar pengusulan gelar Pahlawan Nasional baginya.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan, hingga tahun ini Sumatera Barat telah melahirkan 17 tokoh Pahlawan Nasional, jumlah terbanyak di luar Pulau Jawa. Pengusulan Mr. Assaat, menurutnya, merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat Sumatera Barat menjaga memori kolektif bangsa dan mewariskan nilai perjuangan kepada generasi berikutnya.
"Perjuangan mengusulkan Mr. Assaat merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat Sumatera Barat dalam menjaga memori kolektif bangsa sekaligus mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi berikutnya. Ia berharap proses pengusulan tersebut dapat membuahkan hasil pada tahun mendatang," kata Mahyeldi.
Seminar itu menghadirkan Prof. Dr. Asvi Warman Adam, Ketua MSI Sumatera Barat Prof. Dr. Sudarman, Wakil Ketua I MSI Pusat Dr. Wannofri Samry, serta Direktur di Kementerian Sosial Dr. Salahuddin Yahya. Moderatornya Emil Mahmudsyah dan Yose Hendra.
Jejak pergerakan sejak masa muda
Prof. Dr. Sudarman memaparkan perjalanan intelektual Assaat dalam makalah "Menjadi Indonesia: Cetak Biru Intelektual Mr. Assaat Mudo (1904–1939)". Assaat menempuh HIS Adabiah Padang 1917 dan MULO 1922–1925, lalu pendidikan hukum hingga ke Leiden 1939. Ia bergabung dengan Jong Sumatranen Bond 1926, mengikuti Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, dan menjadi Bendahara I Komisi Besar Indonesia Muda 1929.
Perjalanan itu dibagi Sudarman dalam empat tahapan geografis: Banuhampu sebagai akar kultural, Padang sebagai awal kesadaran modern, Batavia sebagai arena pergerakan pemuda, dan Leiden sebagai tempat mendalami ilmu ketatanegaraan.
Asvi Warman Adam dalam presentasi "Presiden Assaat" mengutip pandangan pengukuhan Prof. Bambang Purwanto di UGM: Sjafruddin Prawiranegara dan Assaat dapat dikategorikan sebagai presiden dalam sejarah RI bila sejarah dipahami sebagai proses. Statuta pendirian UGM ditandatangani Assaat saat ia menjadi Pemangku Jabatan Presiden RI.
Pada 27 Desember 1949, Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS, sementara Assaat menjadi Pemangku Jabatan Presiden RI di Yogyakarta. Ia menjalankan fungsi pemerintahan lewat keputusan pengangkatan, kebijakan pendidikan, telegram luar negeri, dan penataan perangkat negara. Status presiden, karena itu, perlu dilihat dari fungsi dan tindakan kenegaraan, bukan sekadar simbol.
Dari KNIP hingga Pemangku Jabatan Presiden
Dr. Wannofri Samry dalam makalah "Peran Mr. Assaat dalam Republik Indonesia: Dari KNIP hingga Acting Presiden dan Sesudahnya" menjelaskan Assaat menjabat Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sejak 16 Februari 1946 hingga Desember 1949. Ia dilantik sebagai Pemangku Jabatan Presiden RI 27 Desember 1949 dan menghadapi persoalan lembaga pemerintahan, kepegawaian, dan perangkat negara.
Wannofri mencatat peran Assaat mempertahankan UGM: rapat senat 22 Mei 1950 dan PP Nomor 37 Tahun 1950, 14 Agustus 1950, menjadi dasar penyelenggaraan Universiteit Negeri Gadjah Mada. Assaat menandatangani UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran yang memuat kewajiban belajar anak-anak.
Tugas itu berakhir setelah Soekarno kembali menjadi Presiden RI 15 Agustus 1950 dan negara kembali menjadi negara kesatuan 17 Agustus 1950. Setelah itu, Assaat menjadi Menteri Dalam Negeri Kabinet Mohammad Natsir.
Dr. Salahuddin Yahya dari Kemensos menegaskan pengusulan gelar Pahlawan Nasional harus melalui pembuktian sejarah, pengujian akademik, dan persyaratan administrasi sesuai UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Syarat umum antara lain WNI atau berjuang di wilayah NKRI, berintegritas moral dan teladan, berjasa bagi bangsa, serta tidak pernah dipidana dengan putusan berkekuatan hukum tetap untuk pidana penjara minimal lima tahun. Syarat khusus: pernah memimpin perjuangan, tidak pernah menyerah kepada musuh, pengabdian hampir sepanjang hidup, serta gagasan besar dan karya berdampak.
Menurut Salahuddin, tiga pertanyaan mendasar perlu dijawab: peran Assaat menjaga kesinambungan Republik 1949–1950, keteladanan dan tanggung jawabnya, serta dampak nasional perjuangannya. Isu PRRI, riwayat penahanan, dan Gerakan Assaat harus ditelaah objektif.
Mekanisme pengusulan berjalan dari masyarakat atau pengusul ke pemerintah kabupaten dan kota, tim peneliti dan pengkaji gelar daerah (TP2GD) provinsi, gubernur, Kementerian Sosial, tim peneliti dan pengkaji gelar pusat (TP2GP), Dewan Gelar, hingga Presiden. Sepuluh kelompok dokumen disiapkan, antara lain rekomendasi gubernur, biografi perjuangan, naskah akademik, dan biodata ahli waris.
Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat Syaifullah mengatakan seminar itu melibatkan akademisi, insan pers, penulis, dan pemerhati sejarah, dengan dukungan keluarga Mr. Assaat, anggota DPRD Sumbar H. Rafdinal, S.H., M.H., dan MSI.
"Seminar nasional ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat landasan akademik dan administrasi agar perjalanan serta pengabdian Mr. Assaat memperoleh penilaian yang proporsional dalam sejarah nasional," kata Syaifullah.











