Berita  

Rencana Aksi Daerah Tahun 2026-2029 Disusun Pemko Payakumbuh

Payakumbuh | Pemerintah Kota Payakumbuh mulai mengakselerasi pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) tahun 2026-2029. Penyusunan dokumen itu diawali melalui Kick Off Meeting yang digelar di Aula Balai Kota Payakumbuh, Rabu (18/11/2026).

Pertemuan awal itu dihadiri sekitar 250 peserta dari berbagai unsur. Mereka antara lain pimpinan perangkat daerah dan pejabat perencana, para camat, akademisi, perwakilan dunia usaha, perbankan, lembaga filantropi, organisasi kemasyarakatan, pemuda, serta insan pers. Kehadiran lintas unsur itu menjadi penanda bahwa penyusunan RAD dibuka sejak awal bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan kota.

Kick Off Meeting dibuka secara resmi oleh Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda. Dalam sambutannya, Rida menegaskan penyusunan RAD bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi. Dokumen itu, kata dia, merupakan instrumen krusial untuk memastikan seluruh program daerah berjalan selaras dengan 17 indikator pembangunan berkelanjutan.

"Keberhasilan agenda SDGs membutuhkan keterlibatan seluruh unsur. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh sinergi kuat dari organisasi masyarakat sipil, lembaga filantropi, pelaku usaha, hingga akademisi," ujar Rida.

Agenda penyusunan RAD itu sejalan dengan visi Payakumbuh Maju Bermartabat. Visi tersebut diwujudkan melalui pemberdayaan, peningkatan kualitas pendidikan, dan UMKM yang kompetitif.

Dalam kesempatan itu, Rida juga memaparkan capaian sekaligus tantangan pembangunan yang masih dihadapi Kota Payakumbuh. Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota ini menyentuh angka 81,62. Rasio Gini tercatat 0,271, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan di kota ini tergolong rendah. Dua angka itu menjadi modal awal yang cukup kuat bagi Payakumbuh untuk melangkah ke tahap pembangunan berikutnya.

Namun di balik capaian tersebut, masih ada pekerjaan rumah yang tidak ringan. Angka kemiskinan tercatat 4,95 persen atau setara 7.370 jiwa. Prevalensi stunting berada di angka 16,40 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,97 persen. Ketiga persoalan itu menjadi perhatian utama dalam penyusunan RAD, karena menyangkut langsung kualitas hidup warga.

"Persoalan ini tak bisa diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja. Keterbatasan fiskal menuntut kita menggandeng BAZNAS, perusahaan, perguruan tinggi, ninik mamak, Bundo Kanduang, dan organisasi kemasyarakatan agar sumber daya yang ada tersinergi optimal," kata Rida.

Untuk menjawab tantangan itu, Rida menginstruksikan empat langkah konkret kepada seluruh kepala perangkat daerah. Pertama, menunjuk pengelola data khusus RAD TPB di masing-masing perangkat daerah. Kedua, memastikan pengisian data dilakukan tepat waktu dan sinkron dengan RPJMD serta Renstra. Ketiga, gunakan data resmi terpilah dengan berkoordinasi bersama BPS. Keempat, buka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan unsur non-pemerintah.

"Ketiga, gunakan data resmi terpilah dengan berkoordinasi bersama BPS. Keempat, buka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan unsur non-pemerintah," ujar Rida.

Instruksi itu menunjukkan bahwa RAD tidak disusun berdasarkan perkiraan semata. Data yang menjadi dasar perencanaan harus resmi, terpilah, dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah yang sudah ada, sehingga target keberlanjutan dalam RAD dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Kepada mitra non-pemerintah, Rida mengajak agar seluruh inisiatif program yang selama ini berjalan disinergikan agar tercatat resmi dalam capaian kota dan tidak tumpang tindih. Ia menargetkan penetapan dokumen RAD TPB ini rampung pada triwulan kedua 2027. Dokumen itu diharapkan menjadi pedoman kerja riil, bukan sekadar dokumen administratif yang tersimpan di lemari.

Kolaborasi Nyata Sudah Berjalan di Lapangan

Kepala Bappeda Kota Payakumbuh, Syafwal, dalam kesempatan yang sama memaparkan materi integrasi TPB ke dalam RPJMD 2025-2029. Ia memastikan target keberlanjutan melekat kuat mulai dari perencanaan hingga penganggaran melalui Renja. Artinya, tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan tidak berdiri sendiri di luar sistem perencanaan, melainkan masuk ke dalam alur kerja pemerintah daerah sejak awal.

Syafwal juga menyebut sejumlah contoh wujud kolaborasi nyata yang bisa direplikasi. Di antaranya program Bapak/Bundo Asuh Anak Stunting, bedah rumah tak layak huni melalui zakat dan donasi perantau, penguatan Sentra UMKM Kota Randang bersama kampus dan perbankan, hingga pengembangan bank sampah kelurahan. Contoh-contoh itu menunjukkan bahwa kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di Payakumbuh sudah berjalan dan tinggal diperkuat melalui RAD.

Sementara itu, perwakilan Bappeda Provinsi Sumatera Barat membedah pentingnya keselarasan kebijakan daerah dengan target provinsi guna mewujudkan pembangunan yang inklusif, produktif, dan tangguh. Keselarasan itu penting agar program kota tidak berjalan sendiri, melainkan seiring dengan arah pembangunan provinsi.

Project Director for SDGs-SSTC GIZ, Eneng Fathonah, mengupas peran strategis Aktor Non-Pemerintah atau Non-State Actor (NSA) dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, perguruan tinggi, pakar, media, hingga lembaga filantropi memiliki jangkauan, pendanaan, dan inovasi yang mampu menutupi celah kapasitas pemerintah.

Kick Off Meeting penyusunan RAD TPB ini mengedepankan pendekatan pentahelix, yakni kolaborasi lima unsur yang terdiri atas pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Dengan pendekatan itu, penyusunan RAD 2026-2029 diharapkan menghasilkan dokumen yang tidak hanya disusun oleh pemerintah, tetapi juga dimiliki bersama oleh seluruh unsur yang terlibat dalam pembangunan Kota Payakumbuh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *