Jakarta | Rencana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon di Banten ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur menuai penolakan. Wacana itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, pada Kamis (12/11/2026). Menurut Sumbarsatu, alasan yang dikemukakan adalah ancaman bencana terhadap populasi badak, terutama tsunami yang dapat dipicu aktivitas tektonik dan vulkanik Gunung Anak Krakatau. "Pemindahan sebagian populasi ke Alas Purwo perlu dipertimbangkan untuk menghindari kepunahan apabila bencana besar terjadi," kata Hashim. Ia juga membuka kemungkinan skema pendanaan konservasi dengan melibatkan donor dan investor.
Badak Jawa termasuk satwa paling langka di dunia. Populasinya diperkirakan hanya 87 hingga 100 individu berdasarkan data Kementerian Kehutanan, dan seluruhnya hidup di Taman Nasional Ujung Kulon. Kajian pada Agustus 2025 mencatat tingkat inbreeding atau perkawinan sedarah mencapai 58,5 persen. Analisis viabilitas populasi (PVA) menunjukkan badak Jawa berpotensi punah dalam waktu kurang dari 50 tahun tanpa intervensi yang memadai. Pemerintah saat ini mengembangkan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Penolakan terhadap wacana relokasi datang dari berbagai pihak. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten yang dipimpin Endang Kurnia menolak rencana tersebut. Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah meminta penjelasan dari pemerintah, sementara sejumlah anggota DPR RI meminta pemerintah tidak mengambil keputusan sebelum risiko ekologis diperhitungkan secara matang. Kementerian Kehutanan menegaskan Alas Purwo belum ditetapkan sebagai lokasi pemindahan. Pemindahan itu masih memerlukan kajian ilmiah, antara lain soal ketersediaan pakan dan air, luas habitat, ruang jelajah, potensi konflik satwa, serta risiko penyakit. Hingga kini belum ada keputusan mengenai jumlah badak yang dipindahkan, komposisi jantan dan betina, metode pemindahan, maupun jadwal pelaksanaannya.
Konsesi emas 1.340 hektare ikut disorot
Di balik wacana relokasi, sorotan juga mengarah pada konsesi tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), seluas 1.340 hektare di sekitar Ujung Kulon, wilayah Pandeglang. Tambang itu berproduksi sejak 2010 hingga Mei 2022, lalu memasuki tahap pascatambang sejak Juni 2022 setelah izin usaha pertambangan (IUP) dicabut pemerintah. Namun, dalam laporan Antam hingga kuartal III 2026, perusahaan masih mengupayakan keberatan dan pemulihan IUP tersebut.
Kaitan antara upaya pemulihan izin tambang dan rencana relokasi badak sejauh ini belum terbukti. Menurut Sumbarsatu, belum ada bukti hubungan langsung antara keduanya, dan hubungan geografis konsesi dengan kawasan taman nasional harus diuji melalui peta koordinat resmi, bukan berdasarkan asumsi. Dengan demikian, dugaan bahwa relokasi berkaitan dengan kepentingan tambang masih sebatas dugaan yang belum didukung bukti.
Penelitian geologi yang diterbitkan dalam Buletin Sumber Daya Geologi Kementerian ESDM pada 2020 mengidentifikasi 14 wilayah prospek mineralisasi emas di Cibaliung, yakni Cikoneng-Cibitung, Cibengang, Rorah Kadal, Cikeni, Ramada, Mastar, Muara Cikeni, Cipatat, Ciburial, Cikamancing, Sompok Utara, Batulawang Utara, Cikarae-Cingenge, dan Ciparay. Enam di antaranya direkomendasikan untuk penelitian dan eksplorasi lanjutan, yaitu Cibengang, Ramada, Cikoneng Barat, Cikamancing, Sompok Utara, dan Batulawang Utara. Namun, prospek mineralisasi bukan cadangan terbukti, dan keberadaannya tidak otomatis berarti berada di dalam kawasan taman nasional.
ESDM: belum ada data mineral di dalam taman nasional
Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria pada Selasa (17/11/2026) menyatakan ESDM belum memiliki data potensi mineral di dalam Taman Nasional Ujung Kulon. Menurut dia, belum pernah ada eksplorasi di kawasan konservasi tersebut. Karena itu, klaim bahwa relokasi badak akan membuka akses tambang di dalam Ujung Kulon dinilai belum berdasar, baik secara geologis maupun perizinan. Penegasan itu penting karena klaim mengenai tambang di dalam taman nasional beredar seiring dengan wacana relokasi.
Pemerintah memang telah menetapkan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 pada 12 Februari 2026. Namun, penetapan wilayah pertambangan itu tidak otomatis memberikan izin eksplorasi maupun produksi kepada pihak mana pun. Setiap kegiatan pertambangan tetap memerlukan izin tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga kini, rencana relokasi badak Jawa masih sebatas wacana. Pemerintah belum menetapkan Alas Purwo sebagai lokasi tujuan, belum menentukan jumlah dan komposisi badak yang akan dipindahkan, dan belum menyusun jadwal pelaksanaan. Kajian ilmiah mengenai kesiapan habitat di Alas Purwo menjadi penentu sebelum keputusan apa pun diambil, sementara penolakan dari daerah dan parlemen terus disuarakan. Keputusan akhir akan bergantung pada kajian ilmiah yang menurut Kementerian Kehutanan masih harus disusun.











