Painan | Program Optimalisasi Lahan (Oplah) memulihkan 95 hektare lahan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) yang rusak akibat banjir dan galodo pada akhir November 2025. Program yang didanai APBN melalui Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2026 itu menelan anggaran Rp437 juta dan menyasar sembilan kelompok tani di enam kecamatan.
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Razi Putra, menyatakan target pemulihan sudah tercapai seluruhnya. Seluruh lahan yang menjadi sasaran program kini sudah bisa dimanfaatkan kembali oleh petani.
"Target pemulihan sudah tercapai 100 persen. Sekarang, semua lahan sudah bisa dimanfaatkan kembali oleh petani," ujar Razi Putra, Sabtu (21/11/2026).
Meski seluruh lahan sudah bisa digarap lagi, tidak semuanya kembali ditanami padi. Baru 17,33 hektare yang ditanami padi, sedangkan sisanya ditanami jagung dan tanaman lain. Kondisi tanah dan air di sebagian lahan belum memungkinkan untuk ditanami padi.
Dua kendala utama dihadapi dalam pemulihan lahan. Pertama, timbunan kayu dan sampah banjir yang menutupi lahan. Kedua, sebagian lahan kehilangan lapisan tanah atasnya sehingga yang tersisa hanya kerikil dan batu. Kayu dan sampah yang menutupi lahan ditumpuk memanjang tanpa dibakar, sedangkan tanah atas yang tergerus diisi kembali dengan tanah hasil perataan endapan banjir di lokasi yang sama.
10 hektare Poktan Kapalo Koto sempat tak bisa digarap satu musim
Contoh kerusakan terparah terjadi di lahan Kelompok Tani (Poktan) Kapalo Koto, Nagari Tuik IV Koto Mudiak, Kecamatan Batang Kapas. Sekitar 10 hektare lahan kelompok itu tertutup kayu, batu besar, dan endapan tanah serta pasir setelah banjir. Petani tidak dapat menggarap lahan tersebut selama satu musim tanam.
Pembersihan dan perataan lahan dengan ekskavator mini memakan waktu sekitar satu bulan dan biaya Rp47 juta. Kini lahan itu sudah produktif kembali, tetapi ditanami jagung, bukan padi, karena saluran irigasinya masih rusak.
Ketua Poktan Kapalo Koto, Afriweldi, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut. "Alhamdulillah, kami sangat terbantu. Sebelumnya, lahan kami penuh dengan kayu dan lumpur sehingga tidak bisa ditanami," ujarnya.
Hal senada disampaikan Dalisman (43), petani setempat. "Sebelumnya lahan kami tertutup kayu, batu, dan pasir, sehingga tidak bisa digarap selama satu musim," katanya.
Program Oplah di Pessel menyasar sembilan kelompok tani yang tersebar di enam kecamatan. Setiap kelompok menerima pendampingan pemulihan sesuai kondisi lahannya, mulai dari pembersihan timbunan banjir hingga perataan tanah. Pola ini membuat pemulihan bisa berjalan serentak, sehingga target 95 hektare tercapai dalam tahun anggaran 2026.
Selain kerusakan tanah, saluran irigasi yang rusak dan pasokan air yang belum kembali normal menjadi kendala lanjutan. Lahan yang belum bisa ditanami padi akan diusulkan untuk ditindaklanjuti dalam anggaran 2027. Upaya perbaikan irigasi yang mendesak sempat terhenti karena bencana susulan pada Juli 2026.
Pemulihan lahan pertanian di Pessel merupakan bagian dari pemulihan pascabencana yang lebih luas di Sumatera. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan pemulihan permanen masih membutuhkan waktu karena skala bencana akhir 2025 sangat luas dan masif.
Tito menyampaikan hal itu dalam konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026). Data yang dikutip dalam kesempatan itu mencatat lebih dari 2,1 juta jiwa mengungsi, lebih dari 184.000 rumah rusak termasuk lebih dari 45.000 rusak berat, serta 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, 1.563 tempat ibadah, 1.193 jembatan terdampak, 2.485 titik jalan, dan 137 ruas sungai yang berubah alur.
Di sektor pertanian, Aceh menjadi daerah yang paling terdampak dengan 31.464 hektare lahan. Di Sumatera Barat, 3.902 hektare lahan pertanian terdampak dan menurut laporan Menteri Pertanian sudah 100 persen dimanfaatkan kembali. Sementara itu, 255 hektare tambak di Sumatera Barat yang terdampak sedang ditangani Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dokumen kebijakan nasional pemulihan, Renduk PRRP Sumatera, telah disahkan melalui Kepmenko PMK Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen itu menjadi pedoman pemulihan dari bencana hidrometeorologi di Sumatera dengan prinsip membangun kembali secara lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan. Tito meminta pemulihan sungai, tanggul, jembatan, dan irigasi dipercepat agar lahan pertanian yang sudah pulih dapat kembali produktif secara penuh, sehingga petani tidak lagi kehilangan musim tanam.











