Padang | Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,8 triliun. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026).
Dalam pembahasan tersebut, APBD Kota Padang 2027 memiliki total pendapatan daerah sebesar Rp2,742 triliun dan belanja daerah Rp2,832 triliun. Peta pembangunan Kota Padang pada 2027 pun mulai terbentuk, dengan fokus pada infrastruktur dan pelayanan publik.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, bersama Osman Ayub dan Jupri. Rapat dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, para asisten, staf ahli, inspektur, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta pimpinan instansi terkait.
Dalam rapat paripurna tersebut, terdapat tiga agenda utama yang dibahas, yakni penetapan Rencana Kerja DPRD Kota Padang Tahun 2027, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027, serta penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Padang Tahun 2027.
Pemko usulkan 19 Ranperda dalam Propemperda 2027
Selain menyepakati APBD Tahun Anggaran 2027, dalam rapat paripurna tersebut Pemko Padang juga menyampaikan usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 sebanyak 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Usulan tersebut terdiri atas tiga Ranperda rutin, 13 Ranperda lanjutan, dan tiga Ranperda baru.
Tiga Ranperda rutin yang diusulkan meliputi Pertanggungjawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028. Ketiga Ranperda rutin tersebut merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang harus ditetapkan setiap tahun.
Sementara itu, 13 Ranperda lanjutan merupakan rancangan regulasi yang telah masuk dalam proses pembahasan sebelumnya dan akan dilanjutkan sesuai tahapan pembentukan peraturan daerah. Di antara Ranperda lanjutan tersebut terdapat sejumlah regulasi strategis, yakni tentang Pengelolaan Sampah, Penyandang Disabilitas, Kawasan Tanpa Rokok, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2026-2055.
Ranperda tentang Pengelolaan Sampah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola kebersihan dan lingkungan perkotaan. Pengaturan mengenai pengelolaan sampah berkaitan dengan kebutuhan menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung terwujudnya kota sehat.
Selain itu, terdapat tiga Ranperda baru yang turut diusulkan dalam Propemperda 2027, yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Perkotaan, serta Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Perkotaan.
Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan dapat memperkuat landasan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu dan tata kelola pendidikan. Sementara Ranperda Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Perkotaan dan Ranperda Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Perkotaan dinilai penting untuk menata jaringan utilitas serta mengendalikan pemanfaatan ruang dan bangunan agar lebih tertib dan terarah.
Dalam pembahasan APBD 2027, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga menyepakati penataan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dengan total usulan mencapai Rp80,54 miliar. Pokir tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui anggota DPRD dari daerah pemilihan masing-masing.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemko Padang juga mengkaji alternatif sumber pendanaan agar pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus terjaga sehingga penyelenggaraan pembangunan pada 2027 dapat berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Wali Kota Padang Fadly Amran memastikan APBD 2027 disusun untuk mendukung kejayaan Kota Padang. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjawab kebutuhan pembangunan perkotaan yang semakin berkembang.
Penyusunan Propemperda ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberadaan rancangan regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padang.
Dengan disepakatinya APBD 2027 dan disampaikannya usulan 19 Ranperda, tahapan pembahasan selanjutnya berada di tangan DPRD Kota Padang. Setiap Ranperda akan dibahas sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah, termasuk pembahasan bersama pemerintah daerah dan penyampaian pandangan fraksi-fraksi.
Masyarakat Kota Padang diharapkan dapat mengikuti proses pembahasan Ranperda tersebut, terutama regulasi yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari, seperti pengelolaan sampah, kawasan tanpa rokok, dan penyelenggaraan pendidikan. Keterlibatan publik menjadi bagian penting agar peraturan daerah yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan warga.











