Berita  

Pemkab Natuna Tunggu Juknis Peralihan PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu

Natuna | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait kebijakan peralihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.

"Pemerintah pusat memang sudah memberikan pernyataan melalui Mensesneg dan beberapa menteri terkait. Namun, saat ini, kita sedang menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya," kata Kepala BKPSDM Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya di Natuna, Jumat.

Meski juknis belum turun, Pemkab Natuna tidak tinggal diam. Alim mengatakan Pemkab Natuna telah menghitung jumlah PPPK Paruh Waktu yang masih aktif dan belum memasuki masa pensiun serta anggaran yang diperlukan untuk membayar gaji dari perubahan kebijakan peralihan status tersebut.

Menurut dia, PPPK merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang secara hukum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tenaga teknis, guru, dan kesehatan. Ketiganya memiliki jalur pembinaan dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Pemkab Natuna mencatat untuk PPPK Paruh Waktu Natuna kategori tenaga teknis berjumlah 2.006 orang, guru 93 orang, dan tenaga kesehatan 80 orang. Dengan demikian, total PPPK Paruh Waktu yang menunggu kejelasan status di Natuna mencapai 2.179 orang.

Jumlah itu bukan angka kecil bagi kabupaten kepulauan seperti Natuna. Peralihan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu akan mengubah besaran gaji yang diterima ribuan pegawai tersebut, sekaligus menambah beban anggaran belanja pegawai daerah.

Peralihan dilakukan bertahap

Menurut Alim, proses peralihan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu kemungkinan akan dilakukan secara bertahap oleh masing-masing kementerian sesuai bidang dan kewenangan.

Sebagai langkah awal, dalam waktu dekat BKPSDM bersama Dinas Pendidikan dijadwalkan ke Jakarta untuk membahas peralihan status PPPK Paruh Waktu tenaga guru menjadi Penuh Waktu. Hal demikian atas undangan dari pemerintah pusat.

Sementara itu, untuk tenaga teknis dan kesehatan, pembahasannya masih menunggu kebijakan serta petunjuk lebih lanjut dari kementerian terkait. Kedua kategori ini memiliki jumlah pegawai yang jauh lebih besar, terutama tenaga teknis yang mencapai lebih dari dua ribu orang.

"Pemda Natuna dan beberapa daerah lainnya se-Sumatera, melalui BKD dan Dinas Pendidikan, diundang ke Jakarta untuk merumuskan kebutuhan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu," ucapnya.

Undangan tersebut menunjukkan pemerintah pusat tengah menyusun pemetaan kebutuhan secara nasional sebelum menerbitkan juknis. Setiap daerah diminta menyampaikan data jumlah pegawai dan kebutuhan anggaran agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan.

Harapan ribuan pegawai

Bagi ribuan PPPK Paruh Waktu di Natuna, kabar peralihan status ini menjadi harapan besar. Status penuh waktu berarti kepastian penghasilan yang lebih baik dan perlindungan yang lebih kuat sebagai aparatur negara.

Selama ini, PPPK Paruh Waktu bekerja dengan jam kerja dan penghasilan yang lebih terbatas dibandingkan PPPK Penuh Waktu. Banyak di antara mereka telah mengabdi bertahun-tahun di sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan di pulau-pulau Natuna.

Peralihan status bukan sekadar perubahan nama jabatan. Bagi pegawai, status penuh waktu berarti penghasilan yang dihitung penuh sesuai ketentuan ASN, serta kepastian yang lebih besar dalam perencanaan hidup dan karier mereka.

Natuna sebagai kabupaten terluar di Laut Natuna Utara memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan kepegawaian. Jarak antarpulau yang jauh dan akses transportasi yang terbatas membuat pelayanan publik sangat bergantung pada keberadaan pegawai di daerah.

Karena itu, kejelasan status PPPK tidak hanya menyangkut kesejahteraan pegawai, tetapi juga keberlangsungan layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan di wilayah perbatasan.

BKPSDM Natuna memastikan akan terus mengikuti perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat. Begitu juknis diterbitkan, pemkab akan segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penyesuaian anggaran dan administrasi kepegawaian.

Sambil menunggu, pendataan yang sudah dilakukan menjadi modal penting. Dengan jumlah pegawai dan kebutuhan anggaran yang sudah dihitung, Pemkab Natuna berharap dapat segera mengeksekusi peralihan status begitu payung hukumnya turun dari pusat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *