Berita  

OJK Cabut Izin Usaha BPR LPN Labuh Gunung di Lima Puluh Kota

Padang | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang berkedudukan di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Pencabutan izin usaha tersebut ditetapkan pada Kamis (19/11/2026) setelah bank tersebut dinilai tidak mampu melakukan upaya penyehatan, terutama dalam mengatasi persoalan permodalan dan likuiditas.

Keputusan pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026. Dengan keputusan tersebut, PT BPR LPN Labuh Gunung resmi tidak lagi beroperasi sebagai bank perekonomian rakyat dan selanjutnya penanganannya berada di tangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, menjelaskan bahwa pencabutan izin usaha merupakan langkah terakhir setelah serangkaian upaya pengawasan dan penyehatan yang dilakukan terhadap bank tersebut. OJK menilai kondisi permodalan dan likuiditas BPR LPN Labuh Gunung sudah tidak memungkinkan untuk dipulihkan melalui langkah penyehatan yang tersedia.

Permasalahan BPR LPN Labuh Gunung sudah terpantau OJK sejak 2025. Pada 5 November 2025, bank tersebut ditetapkan dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah 12 persen. Penetapan status BDP menjadi peringatan bagi pengurus dan pemegang saham bank untuk segera memperbaiki kondisi permodalan.

Namun upaya penyehatan yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Kondisi bank tidak menunjukkan perbaikan yang memadai, sehingga pada 30 Oktober 2026 OJK menetapkan PT BPR LPN Labuh Gunung dalam status Bank Dalam Resolusi (BDR). Status tersebut menandai bahwa bank sudah tidak dapat disehatkan lagi dan harus ditangani melalui mekanisme resolusi.

LPS kemudian mengambil langkah lanjutan. Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 157/ADK3/2026 tanggal 10 November 2026, LPS memutuskan penanganan PT BPR LPN Labuh Gunung dilakukan dengan cara likuidasi. LPS juga meminta OJK untuk mencabut izin usaha bank tersebut, yang kemudian direalisasikan melalui keputusan OJK pada 19 November 2026.

Simpanan nasabah dijamin LPS

Terkait nasib nasabah, LPS memastikan simpanan nasabah PT BPR LPN Labuh Gunung akan dijamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjaminan simpanan merupakan bagian dari tugas LPS dalam melindungi dana nasabah bank yang izin usahanya dicabut dan dilikuidasi.

Nasabah yang memiliki simpanan di BPR LPN Labuh Gunung diminta mengikuti proses yang akan diumumkan LPS. LPS akan melakukan verifikasi terhadap data simpanan nasabah sebagai bagian dari proses likuidasi dan pembayaran klaim penjaminan. Proses tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

OJK mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar terkait pencabutan izin usaha bank tersebut. Masyarakat yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi LPS atau OJK melalui kanal layanan resmi yang tersedia.

Pencabutan izin usaha BPR LPN Labuh Gunung menambah daftar bank perekonomian rakyat di Sumatera Barat yang harus ditutup karena tidak mampu menjaga kesehatan keuangan. OJK menegaskan bahwa langkah tegas terhadap bank yang bermasalah merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan nasabah.

Bank perekonomian rakyat sendiri memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, terutama dalam melayani masyarakat dan usaha kecil di wilayah yang belum terjangkau bank umum. Karena itu, OJK melakukan pengawasan secara berkala terhadap seluruh BPR, termasuk pemeriksaan kondisi permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Hasil pengawasan tersebut menjadi dasar bagi OJK untuk mengambil tindakan, mulai dari pembinaan hingga pencabutan izin usaha apabila kondisi bank sudah tidak dapat disehatkan.

Rasio KPMM yang menjadi pemicu penetapan status BDP pada BPR LPN Labuh Gunung merupakan indikator kecukupan modal bank terhadap risiko yang dihadapi. Bank dengan KPMM di bawah batas yang ditetapkan dinilai tidak memiliki bantalan modal yang cukup untuk menyerap kerugian, sehingga OJK mewajibkan perbaikan. Apabila perbaikan tidak tercapai dalam batas waktu yang ditentukan, status bank dapat ditingkatkan menjadi Bank Dalam Resolusi dan selanjutnya ditangani LPS.

OJK juga mengingatkan seluruh BPR di Sumatera Barat untuk senantiasa menjaga kecukupan modal, likuiditas, serta tata kelola yang baik. Pengawasan terhadap BPR dilakukan secara berkesinambungan agar permasalahan serupa dapat dideteksi lebih dini dan ditangani sebelum memburuk.

Dengan dicabutnya izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung, LPS akan melaksanakan proses likuidasi bank tersebut. Aset bank akan dikelola dan diselesaikan sesuai ketentuan, sementara hak-hak nasabah dan pihak terkait lainnya diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku dalam proses likuidasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *