Jakarta | Daftar dugaan korban penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus menjadi perhatian publik. Setelah Presiden Prabowo Subianto, penyidikan Bareskrim Polri mengungkap sejumlah nama dari kalangan jurnalis, selebritas, dan pegiat media sosial yang diduga turut menjadi sasaran penyadapan, dan perkembangan tersebut membuat istilah "List Sadapan" menjadi perbincangan luas di media sosial, terutama X, hingga masuk dalam daftar tren percakapan di platform itu pada Senin (16/11/2026).
Nama-nama figur publik yang muncul dalam pemberitaan ikut memancing pertanyaan mengenai seberapa luas jangkauan operasi penyadapan yang diduga melibatkan sejumlah petinggi Polri tersebut. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto membenarkan adanya sejumlah nama baru yang masuk dalam materi penyidikan, antara lain pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, jurnalis Najwa Shihab dan Alfito Deannova, serta pegiat media sosial Denny Siregar.
"Benar, artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG," kata Suhermanto kepada wartawan, Senin (16/11/2026). Pengungkapan tersebut memperluas gambaran mengenai sasaran penyadapan yang sebelumnya dipaparkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Suyudi mengungkapkan bahwa penyadapan diduga menjangkau berbagai kelompok, mulai dari Presiden dan lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, pengurus partai politik, hingga tokoh politik. Sasaran lainnya mencakup gubernur, kapolda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, personel internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa.
Suyudi menegaskan bahwa nama atau kelompok yang masuk dalam daftar sasaran penyadapan tidak berarti terlibat dalam tindak pidana. "Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," ujarnya. Penegasan itu penting karena daftar yang beredar di ruang publik rawan disalahartikan sebagai daftar orang yang bersalah.
Raffi Ahmad Menyerahkan ke Penegak Hukum
Raffi Ahmad mengaku baru mengetahui dirinya masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Saat dimintai tanggapan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026), ia belum bersedia memberikan komentar lebih jauh dan memilih menyerahkan penanganan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.
Raffi sendiri saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Dugaan penyadapan terhadap dirinya dan Nagita Slavina menambah perhatian publik terhadap kemungkinan luasnya jangkauan operasi tersebut, mengingat keduanya bukan pejabat penegak hukum maupun politikus, melainkan figur publik dari dunia hiburan.
Masuknya nama Najwa Shihab dan Alfito Deannova juga memunculkan perhatian khusus terhadap kebebasan pers dan perlindungan kerja jurnalistik. Penyadapan terhadap jurnalis, apabila dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, berpotensi mengancam kerahasiaan komunikasi dengan narasumber serta mengganggu independensi pemberitaan. Karena itu, kalangan pers menaruh perhatian besar pada perkembangan penyidikan ini.
Sementara itu, nama Feri Amsari turut ramai diperbincangkan warganet dalam percakapan mengenai daftar sadapan. Namun, hingga berita ini disusun, belum ditemukan konfirmasi resmi Bareskrim yang menyebut Feri sebagai korban penyadapan. Status namanya perlu dibedakan dari nama-nama yang telah dikonfirmasi penyidik, dan publik diminta tidak menyamakan perbincangan di media sosial dengan keterangan resmi aparat.
Publik Menuntut Pengungkapan Menyeluruh
Meluasnya daftar sasaran penyadapan membuat perkara ini tidak lagi hanya menyangkut dugaan pelanggaran privasi Presiden. Persoalan tersebut telah berkembang menjadi pertanyaan mengenai penggunaan kewenangan dan perangkat pengawasan yang dimiliki institusi kepolisian, serta sejauh mana pengawasan itu dijalankan di luar koridor hukum.
Associated Press (AP) melaporkan bahwa dalam rapat dengan parlemen, Suyudi menyebut operasi penyadapan tersebut diduga menjangkau pejabat pemerintahan, politisi, gubernur, aparat antikorupsi, aktivis, hingga mahasiswa. AP juga mencatat bahwa Komisi III DPR berupaya mengungkap motif operasi penyadapan dan kemungkinan keterlibatan pihak lain, sementara sejumlah pihak mendesak agar penyidikan dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
Amnesty International turut menyerukan penyelidikan lengkap karena praktik penyadapan tanpa dasar hukum berpotensi digunakan untuk mengintimidasi pihak-pihak yang kritis terhadap kekuasaan dan mengancam kebebasan sipil. Seruan itu menambah tekanan agar penyidikan tidak berhenti pada pengungkapan daftar nama semata.
Pertanyaan yang kini menunggu jawaban bukan semata siapa saja yang menjadi sasaran penyadapan, melainkan siapa yang memerintahkan, untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan, siapa yang mengakses hasilnya, dan apakah data hasil penyadapan pernah digunakan untuk memengaruhi keputusan politik maupun aktivitas masyarakat. Publik juga menunggu penjelasan mengenai kemungkinan masih adanya nama lain yang belum terungkap.
Pengungkapan kasus ini akan menjadi ujian bagi Polri untuk membuktikan bahwa kewenangan penegakan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat pengawasan terhadap warga negara di luar koridor hukum. Penyidikan tidak cukup berhenti pada pengungkapan daftar nama, sebab motif, alur perintah, penggunaan hasil sadapan, serta dugaan penghapusan barang bukti elektronik harus dibuka melalui proses hukum yang transparan.











