Wina | Lima negara Uni Eropa akan membuka pusat deportasi migran di Rwanda tahun depan, sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas untuk meningkatkan jumlah pemulangan. Jerman, Denmark, Austria, Yunani, dan Belanda diperkirakan membuka pusat yang disebut return hub itu dan siap menerima pemindahan pada 2027, menurut pernyataan pemerintah Belanda dan Denmark.
Skema ini berlaku bagi migran yang tinggal secara ilegal di kelima negara tersebut dan sudah menjadi subjek deportasi. Pemerintah Belanda menambahkan, pusat itu menjadi jalan keluar ketika orang yang dideportasi tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya. Setelah tiba di Rwanda, mereka dapat berintegrasi ke dalam masyarakat Rwanda atau kembali ke negara asal mereka.
Rencana ini hanya menyasar orang yang sudah kehabisan seluruh jalur hukum untuk tetap tinggal di kelima negara itu. Hal itu membedakannya dari kesepakatan Inggris yang sudah dibatalkan, yang membayangkan pengiriman para pencari suaka ke Rwanda agar permohonan mereka diproses di sana. Kesepakatan Inggris itu tidak pernah berjalan karena tantangan hukum, dan akhirnya dibatalkan oleh pemerintahan Partai Buruh yang mulai berkuasa pada 2024.
Dalam konferensi pers bersama di Wina pada Senin, Kanselir Austria Christian Stocker mengatakan kelima negara ingin meringankan beban sistem suaka Eropa dan menghentikan para penyelundup yang mengatur perjalanan berbahaya melintasi Laut Mediterania. Pemerintah Belanda dalam pernyataan tertulisnya menyebut kelima negara pada tahap pertama hanya akan memulangkan laki-laki lajang, dengan fokus Belanda pada orang-orang yang berasal dari negara-negara di kawasan yang sama dengan Rwanda.
Begitu berada di Rwanda, orang-orang itu dapat berintegrasi ke dalam masyarakat, yang berarti mereka memperoleh hak tinggal serta akses ke pendidikan, layanan kesehatan, pasar kerja, dan sistem hukum. Menteri Dalam Negeri Rwanda Vincent Biruta mengatakan negaranya berkomitmen bekerja sama dengan mitra-mitra Eropa untuk menyediakan penyelesaian yang aman, legal, dan bermartabat bagi para migran.
Biruta juga mengatakan Rwanda akan ikut menangani ketimpangan peluang ekonomi di dunia, yang menurutnya menjadi pemicu utama migrasi tidak teratur. Sebelum pengumuman itu, sumber-sumber diplomatik mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa pusat tersebut diperkirakan mula-mula berjalan sebagai proyek percontohan yang menampung sekitar 100 orang, dengan masing-masing dari lima negara kemungkinan mengirim sekitar 20 migran.
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat memainkan peran pendukung. Seorang juru bicara IOM mengatakan badan itu memiliki sejarah panjang dalam membantu migran dalam situasi transit, termasuk dalam konteks yang rumit, dan sedang berdiskusi dengan sejumlah negara Uni Eropa mengenai rencana pembentukan pusat pemulangan atau mekanisme serupa.
Kritik dari Spanyol dan kelompok hak asasi
Kelima negara itu menyatakan rencana pengiriman migran ke luar negeri sejalan dengan hukum Uni Eropa dan hukum internasional, tetapi badan-badan hak asasi manusia menilai rencana itu dapat melanggar hak-hak migran. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan rencana membuka pusat di Rwanda tidak memiliki masa depan maupun kemanusiaan. Ia menyebut rencana itu bukan penyelesaian, menurut laporan AFP yang mengutip wawancara Sanchez dengan stasiun televisi Spanyol Telecinco.
Peneliti senior Afrika di Human Rights Watch, Clementine de Montjoye, mengatakan pilihan terhadap Rwanda patut menjadi perhatian karena negara itu memiliki rekam jejak penindasan terhadap perbedaan pendapat, penahanan sewenang-wenang, dan perlakuan buruk dalam tahanan, serta dukungan terhadap pemberontak bersenjata di Republik Demokratik Kongo. Ia menilai membayar Kigali untuk menampung program deportasi tidak hanya akan menimbulkan penderitaan bagi mereka yang dideportasi, tetapi juga membiayai dan memberi pengaruh politik kepada pemerintah yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi yang serius.
Badan Uni Eropa untuk Hak-Hak Fundamental berpendapat setiap negara ketiga yang menampung pusat pemulangan harus menghormati hak-hak dasar, termasuk larangan mengirim orang ke negara tempat mereka menghadapi risiko serius mengalami penganiayaan. Badan itu menambahkan anak-anak tanpa pendamping tidak boleh dikirim ke pusat pemulangan, dan pemerintah Belanda telah memastikan hal itu tidak akan terjadi.
Kesepakatan ini menyusul reformasi Uni Eropa baru-baru ini yang memungkinkan pembentukan pusat-pusat semacam itu di luar blok tersebut. Dengan pemilihan umum yang mendekat di sejumlah negara Uni Eropa, pemerintah-pemerintah berada di bawah tekanan untuk menunjukkan bahwa mereka dapat mengendalikan migrasi. Kekhawatiran soal keamanan, perekonomian yang sulit, dan kekecewaan terhadap partai-partai yang berkuasa ikut membentuk sikap terhadap orang-orang yang meninggalkan negara asalnya.
Menurut Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa, tercatat hampir 110.000 penyeberangan perbatasan tidak teratur ke Uni Eropa dalam 10 bulan pertama 2026, turun 29 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada Oktober, sekitar 18.100 penyeberangan terdeteksi, sekitar 6 persen lebih sedikit dibanding Oktober 2025 tetapi 22 persen lebih banyak dibanding September.
Sementara itu, Downing Street belum menutup kemungkinan Inggris bergabung dengan skema tersebut dan menyatakan akan mengamatinya dengan penuh perhatian. Rincian mengenai pengawasan pusat itu dan biayanya masih belum diumumkan.











