Batam | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Kepulauan Riau, memperkuat pengawasan terhadap persyaratan perkapalan untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan wilayah itu.
Kepala Kantor KSOP Khusus Batam Capt. Budi Mantoro mengatakan Batam memiliki posisi strategis dalam sektor kemaritiman nasional maupun internasional. Karena itu, pengawasan terhadap kapal yang beroperasi di Batam tidak bisa dilakukan setengah-setengah.
"Letak Batam yang berdekatan dengan jalur pelayaran internasional, didukung aktivitas pelabuhan, perusahaan pelayaran, serta industri galangan kapal yang terus berkembang, menjadikan Batam sebagai salah satu kawasan penting dalam penyelenggaraan kegiatan kemaritiman," katanya dalam keterangan resmi.
Menurut Budi, keselamatan pelayaran harus dipastikan sejak awal. Pengawasan tidak hanya dilakukan ketika kapal sudah beroperasi, melainkan dimulai dari tahapan perencanaan, pembangunan, pemeriksaan, pengujian, hingga pemenuhan seluruh persyaratan sebelum kapal dioperasikan.
"Oleh karena itu, pengawasan pembangunan kapal, pemenuhan standar teknis, sertifikasi, pengukuran, serta penataan dokumen dan status hukum kapal menjadi aspek penting dalam memastikan kelaiklautan kapal," katanya.
Demikian pula dengan kompetensi awak kapal yang harus memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku. Kapal yang laik laut tetap membutuhkan awak yang kompeten untuk mengoperasikannya dengan aman.
Sosialisasi pengawasan dan sertifikasi
Untuk memperkuat pengawasan itu, KSOP menggelar Sosialisasi Pengawasan Pembangunan Kapal, Sertifikasi, Status Hukum Kapal, dan Kepelautan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha maritim, galangan kapal, dan badan klasifikasi.
Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal KSOP Khusus Batam Hendra Sucipto menyampaikan sosialisasi tersebut diharapkan membangun kesamaan pemahaman, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta semakin memperkuat koordinasi antarinstansi dan pelaku usaha.
"Hal tersebut penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pembangunan kapal, sertifikasi, status hukum kapal, dan kepelautan secara optimal," kata Hendra.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, BP Batam, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), serta jajaran internal KSOP Khusus Batam.
Turut berpartisipasi perwakilan asosiasi dan pemangku kepentingan sektor maritim, di antaranya Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) dan Indonesian National Shipowners Association (INSA), asosiasi pelayaran, serta para pelaku usaha dan peserta lainnya.
Profesional, transparan, dan akuntabel
KSOP Khusus Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan secara profesional, transparan, tertib, dan akuntabel. Komitmen itu menjadi pegangan dalam setiap pemeriksaan kapal yang dilakukan di wilayah kerjanya.
Sinergi seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mendukung terwujudnya kapal yang laik laut, industri maritim yang berdaya saing, serta keselamatan dan keamanan pelayaran, khususnya di wilayah perairan Batam.
Posisi Batam di jalur pelayaran internasional membuat pengawasan kapal di sana menyangkut lebih dari sekadar urusan lokal. Kapal-kapal yang melintas dan bersandar di Batam berasal dari berbagai negara, sehingga standar yang diterapkan harus sejalan dengan ketentuan pelayaran yang berlaku.
Industri galangan kapal yang terus berkembang di Batam menambah pentingnya pengawasan sejak tahap pembangunan. Kapal yang dibangun dengan standar yang benar sejak awal akan lebih mudah memenuhi persyaratan kelaiklautan ketika beroperasi.
Dari dokumen hingga awak kapal
Pengawasan KSOP mencakup banyak aspek sekaligus. Selain pembangunan dan standar teknis kapal, ada sertifikasi, pengukuran, serta penataan dokumen dan status hukum kapal. Semua itu harus beres sebelum kapal diizinkan berlayar.
Awak kapal pun tidak luput dari pengawasan. Kompetensi awak harus memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku, karena kapal yang laik laut tetap membutuhkan awak yang mampu mengoperasikannya dengan aman.
Kehadiran narasumber dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, BP Batam, dan BKI dalam sosialisasi itu menunjukkan pengawasan kapal melibatkan banyak pihak. Begitu pula dengan kehadiran IPERINDO dan INSA, yang mewakili galangan kapal dan perusahaan pelayaran.
Bagi pelaku usaha maritim, kepatuhan terhadap aturan pengawasan bukan sekadar kewajiban administratif. Kapal yang laik laut dan awak yang kompeten berarti risiko kecelakaan yang lebih kecil, dan pada akhirnya melindungi usaha mereka sendiri.
Batam yang berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional membutuhkan pengawasan yang konsisten. Setiap kapal yang masuk dan keluar dari perairan Batam harus memenuhi persyaratan yang berlaku, demi keselamatan awak, penumpang, muatan, dan lingkungan laut.
Dengan sosialisasi ini, KSOP berharap para pelaku usaha maritim semakin memahami kewajiban mereka. Kepatuhan terhadap aturan bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga keselamatan bersama di laut.











