Bintan | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan. Pertemuan itu membahas dorongan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual, sekaligus memperkuat sinergi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, menurut laporan ANTARA, Selasa (17/11/2026).
Audiensi tersebut berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Bintan pada Senin (16/11/2026). Kepala Kanwil Kemenkum Kepri, Morina Harahap, hadir bersama jajaran dan diterima Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Fiven Sumanti, yang didampingi Wakil Ketua I, Hj. Eriyanti.
Dalam pertemuan itu, Morina menyampaikan bahwa Kabupaten Bintan menyimpan potensi kekayaan intelektual (KI) yang perlu dilindungi dan dikembangkan. Menurut dia, payung hukum di tingkat daerah diperlukan agar kekayaan intelektual masyarakat tidak hanya terjaga, tetapi juga memberi nilai ekonomi bagi para pemilik dan pengelolanya.
Saat ini, Bintan memiliki dua potensi Indikasi Geografis. Salak Sari Intan Bintan sudah resmi terdaftar, sedangkan Batik Manes masih dalam proses pencatatan. Kedua produk itu menjadi contoh nyata kekayaan intelektual daerah yang membutuhkan landasan hukum yang kuat agar tidak mudah diklaim pihak lain.
Menurut Morina, aturan daerah itu akan menjadi pijakan hukum bagi upaya melindungi dan melestarikan kekayaan intelektual masyarakat, sekaligus mengoptimalkan nilai ekonominya. Regulasi itu diharapkan memberi kepastian bagi para pelaku usaha, petani, dan perajin lokal dalam mengembangkan produk khas daerah mereka.
Bagi Bintan, perlindungan kekayaan intelektual bukan sekadar urusan administratif. Produk khas seperti salak dan batik membawa identitas daerah, dan pengakuan resmi atas keduanya dapat memperkuat posisi tawar para petani serta perajin ketika produk mereka dipasarkan lebih luas. Karena itu, proses pencatatan Batik Manes yang masih berjalan menjadi salah satu pekerjaan yang perlu segera dituntaskan.
Ia juga menyampaikan adanya kemudahan dalam pendaftaran kekayaan intelektual. Salah satunya, pencatatan Hak Cipta untuk karya lagu dan/atau musik dapat dilakukan dengan tarif Rp0. Kemudahan itu diharapkan mendorong lebih banyak pencipta di Bintan untuk mencatatkan karyanya, sehingga hak mereka atas karya tersebut tercatat secara resmi.
51 Posbankum sudah terbentuk di Bintan
Selain penguatan regulasi kekayaan intelektual, audiensi itu juga membahas perkembangan layanan Pos Bantuan Hukum. Posbankum kini sudah ada di 51 desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Bintan. Jumlah itu merupakan bagian dari 419 Posbankum yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
Layanan Posbankum diperkuat oleh peran paralegal yang mendampingi warga dalam menyelesaikan persoalan hukum di desa dan kelurahan. Para paralegal itu mendapat dukungan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada di bawah binaan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Kehadiran Posbankum di seluruh desa dan kelurahan membuat warga tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pendampingan hukum. Persoalan yang muncul di tingkat desa dapat ditangani lebih awal, dengan pendampingan dari paralegal yang memahami kondisi masyarakat setempat.
Dengan jaringan Posbankum yang sudah menjangkau 51 desa dan kelurahan, cakupan layanan bantuan hukum di Bintan terbilang luas. Warga di desa-desa yang jauh dari pusat kabupaten tetap dapat memperoleh pendampingan, tanpa harus menunggu persoalan hukum mereka berkembang menjadi sengketa yang lebih besar.
Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Hj. Fiven Sumanti, menyambut positif usulan pembentukan Perda KI tersebut. Ia menyampaikan bahwa usulan itu akan menjadi prioritas untuk dibahas dalam anggaran perubahan yang rencananya digelar pada Februari 2027.
Dukungan dari pimpinan DPRD itu menjadi sinyal penting bagi kelanjutan rencana tersebut. Dengan masuknya usulan Perda KI ke dalam pembahasan anggaran perubahan, proses penyusunannya dapat segera berjalan dan tidak tertunda hingga tahun anggaran berikutnya.
Dihadiri jajaran Kanwil Kemenkum Kepri
Hadir pula dalam audiensi itu Hot Mulia Silitonga selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Bobby Briando selaku Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, beserta jajaran Kanwil Kemenkum Kepri lainnya.
Kanwil Kemenkum Kepri berharap pertemuan itu membuat kerja sama dengan DPRD Kabupaten Bintan semakin erat. Kerja sama itu diharapkan menghadirkan regulasi pelindungan kekayaan intelektual sekaligus memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat di seluruh wilayah Bintan.
Di sisi lain, penyusunan Perda KI juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha dan perajin yang produknya akan dilindungi. Regulasi yang disusun bersama akan lebih mudah diterapkan ketika para pemangku kepentingan memahami manfaatnya sejak awal.
Kolaborasi yang berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Kepri dan DPRD Bintan diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Selain melindungi produk dan karya khas daerah, langkah ini juga diharapkan mendorong peningkatan daya saing potensi daerah Bintan.











