Pesisir Selatan | Pembangunan Jembatan Gantung Inunang di Nagari IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, kembali berjalan. Jembatan pengganti itu sangat dinantikan warga, karena jembatan sebelumnya rusak akibat bencana pada Maret 2024 dan akses warga terputus sejak saat itu.
Jembatan Gantung Inunang memiliki arti penting bagi masyarakat Nagari IV Koto Hilir. Jembatan baru itu diharapkan kembali membuka akses transportasi warga, menunjang kegiatan perekonomian, serta memudahkan pelajar menjangkau sekolah. Selama jembatan belum berfungsi, mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di nagari tersebut berjalan tidak normal.
Proyek pembangunan jembatan itu dikerjakan CV Taman Karya Manggala dengan nilai kontrak Rp3.555.695.874 atau sekitar Rp3,55 miliar. Pekerjaan dimulai pada 14 Agustus 2026 dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026, sehingga kontraktor harus menuntaskan seluruh pekerjaan dalam sisa waktu kontrak yang tersedia.
Pembangunan jembatan ini sempat menjadi sorotan karena pekerjaan dilaporkan terhenti sekitar sepekan. Pantauan di lokasi pada Jumat (16/10/2026) memperlihatkan area proyek tanpa aktivitas pengerjaan, tanpa terlihat pekerja, pengawas, maupun pelaksana lapangan.
Sejumlah persoalan mencuat di balik terhentinya pekerjaan itu, mulai dari dugaan keterlambatan pembayaran upah pekerja, tagihan material, hingga ganti rugi tanaman kelapa sawit milik warga yang disebut belum diselesaikan. Lokasi proyek bahkan sempat dipagar warga sebagai bentuk keberatan, sebelum pagar dibuka kembali setelah adanya janji pembayaran.
Progres baru 35 persen
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan, Fahresi Eka Siska, menjelaskan pekerjaan terhenti karena material yang dibutuhkan belum tiba di lokasi. Ia menyebut progres fisik pembangunan telah mencapai 35 persen, sedangkan pencairan anggaran mencapai 30 persen.
Dengan angka progres tersebut, sekitar 65 persen pekerjaan masih harus diselesaikan dalam sisa waktu kontrak. Berdasarkan jadwal yang berlaku pada pertengahan Oktober 2026, kontraktor masih memiliki sekitar 76 hari kalender untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan hingga batas akhir kontrak pada 31 Desember 2026.
Seorang warga pemilik tanaman kelapa sawit menyatakan hingga Jumat (16/10/2026) ganti rugi yang dijanjikan belum diterimanya. Warga itu menyatakan sudah memberikan kesempatan agar pembangunan jembatan tetap berjalan karena masyarakat sangat membutuhkan akses tersebut, namun mengancam akan memagar kembali lokasi proyek apabila pembayaran tidak juga dilakukan hingga Senin (19/10/2026).
Selain persoalan pembayaran, proyek Jembatan Inunang juga disorot terkait dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dugaan itu mencuat setelah warga di sekitar lokasi proyek melaporkan adanya aktivitas pengisian BBM menggunakan jerigen dari warung eceran, bukan dari distributor BBM industri resmi, untuk ekskavator dan mesin molen proyek.
Ketua DPD LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Pesisir Selatan, Rega Desfinal, menyatakan pihaknya menerima aduan dari warga yang melihat langsung aktivitas tersebut. Menurut Rega, setiap proyek yang bersumber dari APBN atau APBD dilarang menggunakan BBM bersubsidi, sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, dan DPD LIRA Pesisir Selatan menyatakan akan melakukan investigasi lapangan lebih lanjut terkait dugaan tersebut.
Warga menanti kepastian
Dengan tenggat 31 Desember 2026, waktu yang tersisa sejak pertengahan November hanya sekitar enam minggu. Dalam waktu itu, kontraktor harus menuntaskan sekitar 65 persen pekerjaan yang belum selesai, termasuk pekerjaan yang tertunda saat material belum tiba di lokasi. Jadwal yang ketat itu membuat kelanjutan pekerjaan di lapangan menjadi perhatian warga dan pemerintah daerah.
Hingga berita ini disusun, klarifikasi menyeluruh dari pihak perusahaan terkait dugaan persoalan pembayaran upah, tunggakan material, ganti rugi tanaman, dan kesesuaian spesifikasi teknis belum diperoleh. Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek menjadi pihak yang diminta memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
Masyarakat kini menanti kepastian bahwa pembangunan Jembatan Gantung Inunang dapat kembali berjalan, diselesaikan tepat waktu, dan benar-benar memberikan akses yang aman serta bermanfaat bagi warga. Kepastian itu penting karena setiap keterlambatan memperpanjang masa warga hidup tanpa akses penyeberangan yang layak di nagari tersebut. Harapan itu menjadi alasan warga tetap mengawasi jalannya proyek meski pembangunan sempat terhenti.
Dengan kembalinya aktivitas pembangunan di lokasi proyek, warga Nagari IV Koto Hilir berharap jembatan pengganti itu segera rampung dan dapat dilalui. Pulihnya akses penyeberangan akan mengembalikan mobilitas warga, memperlancar pengangkutan hasil pertanian, serta memastikan anak-anak dapat berangkat ke sekolah tanpa harus menempuh jalan memutar yang jauh.











