Solok | Jalan Lingkar Kinari di Jorong Tapi Ayia, Nagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, kini mulus beraspal. Jalan yang sebelumnya sempit, rusak, dan berlubang itu diperbaiki dengan dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan tahun anggaran 2026 sebesar Rp440,74 juta.
Jalan Lingkar Kinari menghubungkan Jalan Kinari dengan kawasan sekitar Kantor Wali Nagari. Jalan ini juga berfungsi sebagai jalan lingkar atau jalur alternatif apabila jalur utama terputus. Ribuan warga memanfaatkan jalan tersebut setiap hari.
Sebelum diperbaiki, jalan itu hanya berupa gang kecil. Jalan tersebut dibangun secara swadaya oleh masyarakat bersama mantan wali nagari, berupa jalan tanah dengan semen seadanya. Kondisinya rusak dan berlubang sehingga menyulitkan warga yang melintas.
Suhadri, warga setempat yang ditemui pada Jumat (13/11/2026), mengaku senang dengan kondisi jalan yang kini sudah beraspal. "Senang rasanya, kini jalan kami lebih bagus dan tidak lagi berlubang," ujarnya.
"Dulunya jalan ini hanya jalan kecil, bahkan dibuat secara swadaya oleh masyarakat dan mantan wali nagari. Dulunya jalan tanah dan semen seadanya," kata Suhadri mengenang kondisi jalan sebelum diperbaiki.
Selesai tiga minggu, lebih cepat dari target dua bulan
Perbaikan Jalan Lingkar Kinari merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Solok yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Solok. Panjang jalan yang diperbaiki sekitar 221,5 meter dengan lebar yang menyesuaikan kondisi lapangan.
Kontrak pekerjaan ditandatangani pada 6 Oktober 2026 dengan masa kontrak 60 hari kalender. Namun pekerjaan fisik selesai dalam waktu sekitar tiga minggu, jauh lebih cepat dari perkiraan sekitar dua bulan, karena pasokan aspal sudah didapat lebih cepat. Penyelesaian yang lebih cepat dari jadwal itu berarti warga dapat menikmati jalan yang sudah mulus tanpa harus menunggu hingga masa kontrak berakhir.
"Dalam waktu tiga minggu pasokan aspal sudah didapat sehingga pekerjaan tuntas lebih cepat dari target. Dari estimasi dua bulan, selesai sekitar minggu ketiga," ujar Metri Emildo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) Dinas Perkim Kabupaten Solok.
Konstruksi jalan sebelumnya berupa beton yang sudah rusak parah, sehingga dilapisi aspal agar hasilnya lebih rapi dan biaya mobilisasi material lebih efisien. Seluruh pekerjaan fisik sudah selesai, termasuk uji kualitas dengan core drill dan serah terima sementara atau provisional hand over (PHO). Pelaksana pekerjaan adalah PT Advan Jaya Mandiri yang dipilih melalui mini kompetisi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Rudi Repenaldi Rilis, menyatakan Kabupaten Solok menerima alokasi sekitar Rp144,7 miliar pada 2026, sebagian besar untuk infrastruktur melalui Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan Dinas Perkim. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap sesuai kewenangan dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Perbaikan jalan lingkungan di berbagai desa dan perumahan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses layanan kepada masyarakat yang infrastrukturnya mengalami kerusakan pascabencana," ujar Rudi Repenaldi Rilis.
Dana TKD Tambahan merupakan transfer pusat di luar TKD reguler untuk membantu kemampuan keuangan daerah dalam pemulihan bencana, pelayanan publik, dan kebutuhan mendesak. Dana ini berasal dari usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI. Presiden memutuskan TKD Tambahan diberikan kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, baik yang terdampak maupun tidak, karena bencana tersebut dinilai sebagai bencana provinsi.
Penggunaan TKD Tambahan ditindaklanjuti melalui KMK RI Nomor 59 Tahun 2026, dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat edaran mengenai teknis penggunaannya. Presiden Prabowo menginstruksikan TKD Tambahan harus dipakai untuk mempercepat pemulihan bencana. Daerah yang tidak terdampak dapat memanfaatkannya untuk mitigasi atau pencegahan, misalnya memperbaiki jembatan dan bendungan, penataan ruang, pelatihan penanganan bencana, hingga penanganan inflasi.
Ketua Satuan Tugas PRR Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mencatat sedikitnya Rp12,34 triliun dialokasikan untuk tiga provinsi terdampak beserta kabupaten dan kotanya. Dari jumlah itu, TKD Tambahan sebesar Rp1,4 triliun dengan realisasi yang bervariasi antardaerah. Sumatera Barat menjadi yang tertinggi dengan realisasi 54 persen, sementara beberapa daerah lain baru mencapai 5 persen. Tito mendesak para kepala daerah memaksimalkan pemanfaatan dana tersebut.
Tito menyampaikan hal itu seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia menegaskan pemulihan permanen masih membutuhkan waktu karena skala bencana akhir 2025 sangat luas dan masif, dengan lebih dari 2,1 juta jiwa mengungsi dan lebih dari 184.000 rumah rusak.











