Berita  

Izin RAPP 338.536 Hektare Dicabut, Nasib 41.000 Pekerja Menanti Kepastian

Pekanbaru | Pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau. Keputusan itu diambil setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan sejumlah pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan, mulai dari dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit, pertambangan tanpa izin, hingga kerusakan kawasan lindung.

Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Pemerintah kemudian melakukan penertiban dan mengambil alih kembali kawasan yang sebelumnya berada dalam areal perizinan perusahaan.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, hasil pemeriksaan menemukan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam areal perizinan RAPP. Tim juga menemukan bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Selain itu, Satgas PKH menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera. Menurut Barita, pencabutan PBPH merupakan bagian dari penertiban kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan dan memastikan pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan keputusan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal PBPH yang dicabut dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Perusahaan tetap berkewajiban melakukan pemulihan lingkungan serta memenuhi tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan. Informasi tersebut disampaikan Barita di Kuantan Singingi, Riau, Jumat (20/11/2026).

Karhutla Berulang dan Ancaman Ekosistem

Pencabutan izin RAPP memperlihatkan persoalan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan di Riau, terutama pada wilayah yang memiliki ekosistem gambut dan menjadi habitat satwa liar.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau menyatakan temuan pemerintah tersebut menguatkan hasil pemantauan organisasi lingkungan itu terhadap areal kerja RAPP. WALHI mengidentifikasi indikasi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah konsesi perusahaan pada 2015, 2016, 2017, 2020, dan 2026.

Persoalan lain adalah keberadaan perkebunan sawit dan bukaan tambang di dalam areal perizinan. Aktivitas tersebut perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk siapa pengelolanya, bagaimana status perizinannya, serta apakah kegiatan tersebut berlangsung dengan sepengetahuan atau persetujuan pemegang PBPH.

Satgas PKH juga menyoroti kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan konservasi di Riau tersebut merupakan salah satu habitat penting gajah Sumatera. Perambahan dan perubahan tutupan lahan di sekitar habitat satwa dapat mempersempit ruang jelajah dan meningkatkan potensi konflik antara manusia dan satwa liar.

RAPP: 41.000 Pekerja dan Ratusan Pemasok Terdampak

Di sisi lain, pencabutan izin RAPP membawa konsekuensi ekonomi yang cukup besar. Perusahaan menyatakan prioritas utamanya saat ini adalah menjaga kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari rantai pasok industri.

Dalam pernyataan perusahaan, RAPP menyebut bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan bekerja sama dengan ratusan pemasok barang dan jasa lokal. Perusahaan juga mengklaim aktivitas bisnisnya mendukung sekitar 170.000 lapangan kerja di Riau dan 300.000 lapangan kerja di seluruh Indonesia.

Dari sisi kontribusi ekonomi, RAPP menyebut telah memberikan sumbangan lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau selama periode 2016-2025. Data tersebut merupakan klaim perusahaan yang menggambarkan skala ekonomi kegiatan industrinya. Angka itu masih memerlukan penjelasan mengenai metodologi penghitungan, cakupan usaha, serta kontribusi langsung dan tidak langsung yang dimasukkan dalam perhitungan.

Perusahaan juga mengklaim produk berbasis serat kayu yang dihasilkan bersama Grup APRIL dipasarkan ke lebih dari 100 negara. Lebih dari 85 persen produksinya disebut ditujukan untuk pasar ekspor.

Kekhawatiran mengenai nasib pekerja mendapat tanggapan dari Satgas PKH. Dalam perkembangan terbaru pada Minggu (22/11/2026), Barita Simanjuntak memastikan pencabutan izin PBPH tidak akan diikuti pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan RAPP.

Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting setelah RAPP menyampaikan kekhawatiran mengenai kesejahteraan lebih dari 41.000 pekerja dan ratusan pemasok lokal.

Meski demikian, pemerintah masih perlu menjelaskan secara terperinci mekanisme keberlanjutan operasional tersebut. Publik perlu mengetahui bagaimana pengelolaan industri akan berlangsung setelah PBPH dicabut, siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan produksi, serta bagaimana hubungan kerja dan kontrak dengan pemasok akan dilanjutkan.

Pencabutan PBPH tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan terhadap kawasan yang pernah dikelolanya. Satgas PKH menegaskan kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum tetap berlaku.

Pemulihan kawasan gambut juga membutuhkan pendekatan khusus. Perbaikan tata air, pemulihan tutupan vegetasi, pencegahan kebakaran, dan perlindungan habitat satwa harus menjadi bagian dari rencana pengelolaan jangka panjang.

Keberhasilan pencabutan izin tidak cukup diukur dari luas kawasan yang kembali dikuasai negara. Hasil akhirnya akan terlihat dari kemampuan pemerintah memulihkan ekosistem, menegakkan tanggung jawab hukum, dan memastikan masyarakat tidak menanggung dampak sosial-ekonomi dari perubahan pengelolaan kawasan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *