Kriminal  

Dua Jenderal Polri Dijatuhi PTDH dalam Kasus Penyadapan, Sidang Etik Listyo Sigit Pekan Depan

Jakarta | Dua jenderal Polri dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi. Irjen Ahrie Sonta lebih dulu dijatuhi PTDH dalam sidang etik pada 10 November 2026, disusul Irjen Eko Hadi Santoso yang menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa, 17 November 2026. Sementara itu, sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pekan depan, menurut Sumbarsatu. Perkara yang sama juga menyeret dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, termasuk nomor yang diduga milik Presiden Prabowo Subianto.

Sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso digelar di Gedung Divpropam Mabes Polri dan dipimpin Komjen Hendro Pandowo, dengan wakil ketua Irjen Agus Dwi Hermawan. Hasil sidang itu diumumkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Dalam putusannya, komisi menyatakan perbuatan Eko Hadi Santoso sebagai perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH.

Sepekan sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta menjalani sidang KKEP pada 10 November 2026. Komisi etik menyatakan Ahrie melakukan pelanggaran berat dan tercela, lalu menjatuhkan sanksi PTDH. Ahrie mengajukan banding atas putusan tersebut.

Dengan dua putusan itu, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso sama-sama dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH, yang berarti keduanya diberhentikan dari dinas kepolisian. Ahrie menempuh upaya banding atas putusannya.

Perkara Makar Belum Tetapkan Tersangka

Di luar sidang etik, penyidik Bareskrim Polri masih menangani perkara dugaan makar yang berkaitan dengan kasus tersebut. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara dugaan makar bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026 sudah disampaikan ke kejaksaan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Susatyo Purnomo Condro. SPDP merupakan pemberitahuan resmi kepada kejaksaan bahwa penyidikan suatu perkara telah dimulai. Hingga Selasa, 17 November 2026, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara makar itu.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi, sementara barang bukti elektronik masih dipelajari. "Belum, belum (penetapan tersangka). Masih dalam proses," kata Suyudi di Gedung Rupatama Mabes Polri, Selasa, 17 November 2026. Penanganan perkara tersebut dilakukan tim khusus yang dipimpin Kepala Bareskrim Komjen Asep Safrudin.

Dalam SPDP itu, penyidik mencantumkan Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), dan Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 20 huruf a sampai dengan d tentang penyertaan. Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) secara khusus berkaitan dengan dugaan makar. Pasal-pasal tersebut menjadi dasar hukum penyidikan yang kini berjalan di Bareskrim.

Sidang Etik Listyo Sigit Pekan Depan

Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menjalani sidang KKEP pada pekan depan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan tanggal sidang akan diumumkan setelah persiapan selesai. Listyo Sigit hingga kini masih berstatus anggota Polri. Adapun sidang etik Irjen Slamet Uliandi masih menunggu jadwal.

Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang melibatkan empat perwira tinggi, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Perbuatan itu diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026 dan menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha. Salah satu nomor yang diduga disadap adalah nomor Presiden Prabowo Subianto. Dugaan penghapusan data dan rekaman disebut terjadi pada Oktober 2026.

Dalam konstruksi dugaan yang beredar, Listyo Sigit diduga memerintah dan menentukan sasaran penyadapan serta menerima hasilnya, Slamet Uliandi diduga menyetujui pelaksanaan dan meneruskan laporan, Eko Hadi Santoso diduga menerima dan menyetujui perintah saat bertugas di Bagian Monitoring Bareskrim, sedangkan Ahrie Sonta diduga meneruskan perintah kepada operator dan mengoordinasikan pemantauan. Semua tuduhan itu masih dugaan dan harus diuji dalam proses peradilan. Peran-peran tersebut belum menjadi putusan pengadilan.

Tiga dari empat perwira tinggi tersebut, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah karena alasan kesehatan. Status penahanan keempatnya berbeda, dengan tiga ditahan di Mako Brimob dan satu menjalani tahanan rumah.

Dengan dua putusan PTDH tersebut, sidang etik terhadap dua perwira tinggi lain masih dinanti. Sidang Listyo Sigit dijadwalkan pekan depan, sedangkan jadwal sidang Slamet Uliandi belum ditentukan. Di sisi pidana, penyidikan dugaan makar terus berjalan, tetapi belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan hingga Selasa, 17 November 2026.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *