Berita  

Dinas PUPR Payakumbuh Menggelar Sosialisasi LKPP Nomor 3 Tahun 2026

Payakumbuh | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh menggelar sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 di sebuah hotel di Payakumbuh, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi, dengan menyasar para pengguna dan penyedia jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yasrizal. Kehadiran Yasrizal menjadi penanda bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh menaruh perhatian serius pada peningkatan kompetensi pelaku jasa konstruksi lokal, yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur di kota tersebut.

"Pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan perencanaan yang baik, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi," kata Yasrizal saat membacakan sambutan Wali Kota Payakumbuh.

"Jadikan kesempatan ini untuk memahami seluruh aturan dalam pengadaan barang dan jasa. Pemko Payakumbuh berharap badan usaha jasa konstruksi lokal memiliki kompetensi mumpuni sehingga mampu menjadi tuan rumah di daerah sendiri," ujar Yasrizal.

Menurut Yasrizal, keterlibatan maksimal pengusaha lokal dalam proyek-proyek pembangunan akan berkontribusi langsung pada peningkatan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Payakumbuh. Karena itu, ia berpesan agar seluruh peserta menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam setiap pekerjaan yang mereka jalankan. Pesan itu menjadi pengingat bahwa kompetensi saja tidak cukup tanpa sikap yang menjaga kepercayaan publik terhadap setiap rupiah anggaran pembangunan yang dikelola.

Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 merupakan regulasi terbaru yang memperbarui aturan sebelumnya, yakni Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Perubahan aturan ini membawa sejumlah penyesuaian pada tata cara pengadaan, sehingga para pengguna dan penyedia jasa konstruksi perlu memahami substansinya agar tidak keliru dalam menjalankan proses pengadaan. Aturan yang dipahami dengan baik akan membuat proses pemilihan penyedia berjalan lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar Hukum dan Kewenangan Dinas PUPR

Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Dinas PUPR Kota Payakumbuh Ferry Novrizal menjelaskan, kegiatan ini dilatarbelakangi amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam aturan itu, Dinas PUPR memiliki kewenangan strategis yang mencakup pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

"Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai perubahan substansi aturan persiapan dan pelaksanaan pengadaan. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun temuan hukum dalam proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak," kata Ferry.

Sosialisasi ini diikuti 61 peserta yang terdiri dari perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemko Payakumbuh. Komposisi peserta yang mencakup kedua sisi pengadaan, pengguna dan penyedia jasa, membuat forum ini menjadi ruang yang tepat untuk menyamakan pemahaman tentang aturan baru tersebut.

Tiga Sesi dan Perlindungan Tenaga Kerja

Sosialisasi dibagi dalam tiga sesi utama. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi Iddial memaparkan program perlindungan tenaga kerja, sementara Mega Chandra Sera dari LKPP RI membedah substansi Peraturan dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026. Kehadiran narasumber dari LKPP RI memastikan penjelasan yang diterima peserta bersumber langsung dari lembaga yang menyusun aturan tersebut. Dengan begitu, aturan baru ini tidak hanya dipahami dari sisi prosedural, tetapi juga dari sisi substansi yang menjadi alasan di balik setiap perubahannya.

Pembahasan tentang perlindungan tenaga kerja menjadi bagian penting dari sosialisasi ini. Pekerjaan konstruksi sarat dengan risiko di lapangan, sehingga perlindungan bagi para pekerja bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari tata kelola proyek yang baik. Pemahaman yang sama tentang hal ini diharapkan membuat para pelaku jasa konstruksi di Payakumbuh semakin memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan para pekerja di setiap proyek yang mereka kerjakan.

Sebagai tindak lanjut, para peserta diminta segera menyesuaikan dokumen persiapan pengadaan dengan ketentuan hukum terbaru. Penyesuaian dokumen yang dilakukan sejak dini akan menghindarkan para pengguna dan penyedia jasa dari kekeliruan yang baru disadari ketika proses pengadaan sudah berjalan. Langkah penyesuaian ini diharapkan mampu menghasilkan tenaga jasa konstruksi yang kompeten demi mendukung kemajuan infrastruktur Kota Payakumbuh.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aturan terbaru, para pelaku jasa konstruksi di Payakumbuh diharapkan dapat menjalankan pengadaan dengan tertib, menghindari kesalahan administrasi, serta menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat bagi warga kota. Sosialisasi ini menjadi langkah awal agar pembangunan di Payakumbuh tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga berjalan benar dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *