Politik  

Delapan Fraksi DPR Sepakat, RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Jakarta | Setelah bertahun-tahun tertunda, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya mendekati garis akhir. Delapan fraksi di DPR RI menyatakan sepakat agar rancangan aturan itu dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan itu lahir dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Persetujuan diberikan setelah Panitia Kerja menyampaikan laporan hasil pembahasan dan masing-masing fraksi membacakan pandangan mini fraksi.

"Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat?" tanya Dasco. Pertanyaan itu dijawab serentak dengan kata setuju. Menurut Dasco, pembahasan telah melalui rangkaian panjang, termasuk 87 kali rapat dengar pendapat umum untuk menyerap aspirasi masyarakat, akademisi, pakar hukum, dan organisasi.

397 Masalah Dibahas, 18 Substansi Baru Masuk

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan Panitia Kerja telah menyelesaikan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah dalam RUU Perampasan Aset. Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 berstatus tetap, 135 merupakan persoalan redaksional, 40 menyangkut substansi, 44 dihapus, dan 18 merupakan substansi baru. Pembahasan dilakukan melalui Panitia Kerja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi agar rumusan pasal dan sistematika rancangan selaras sebelum dibawa ke paripurna.

Habiburokhman menyebut terdapat sepuluh pokok pengaturan yang menjadi perhatian dalam penyusunan RUU tersebut, meliputi prinsip dan asas perampasan aset, ruang lingkup tindak pidana, jenis dan kriteria aset yang dapat dirampas, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, hingga pengelolaan aset hasil tindak pidana. Di dalamnya termasuk perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik serta ketentuan pengembalian aset kepada korban dan pengawasan terhadap lembaga pengelola aset.

Perampasan Aset Tanpa Menunggu Putusan Pidana

Salah satu substansi yang menjadi perhatian adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture. Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan permohonan perampasan atas aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana melalui pengadilan, meskipun pelaku belum atau tidak dapat dijatuhi putusan pidana dalam kondisi yang ditentukan undang-undang. Selama ini penegakan hukum bertumpu pada pembuktian tindak pidana terhadap orangnya, dan persoalan muncul ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Dalam rancangan yang disepakati, prosedurnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Meski demikian, perampasan aset tanpa putusan pidana bukan berarti negara dapat mengambil kekayaan seseorang hanya berdasarkan dugaan, karena mekanisme pengadilan, kesempatan mengajukan keberatan, dan pembuktian asal-usul kekayaan tetap menjadi bagian penting. Perampasan aset juga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Ketentuan pengembalian aset kepada korban berpotensi membuka jalan pemulihan bagi masyarakat yang kehilangan uang akibat investasi bodong, perdagangan saham fiktif, penipuan digital, dan penggelapan dalam skala besar. Habiburokhman mengatakan korban investasi ilegal selama ini kerap kesulitan mendapatkan kembali uang yang disetorkan. "Para korban investasi bodong tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut," kata Habiburokhman. Namun pengembalian kerugian tidak otomatis berarti seluruh korban menerima uang secara penuh, karena besarannya bergantung pada jumlah aset yang berhasil ditemukan dan mekanisme pembagian yang ditetapkan.

Ujian Sesungguhnya Ada pada Pelaksanaan

RUU Perampasan Aset bukan gagasan baru. Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum untuk menelusuri dan merampas hasil kejahatan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta ketentuan dalam KUHAP. Namun instrumen tersebut belum dipandang cukup, khususnya ketika pelaku tidak dapat diproses melalui peradilan pidana biasa.

Kesepakatan seluruh fraksi DPR dan pemerintah membuka jalan bagi lahirnya instrumen hukum baru dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Namun efektivitasnya kelak sangat bergantung pada pelaksanaan. Kewenangan negara menelusuri, membekukan, menyita, dan merampas aset harus disertai pengawasan yang kuat, dan pengelolaan barang rampasan harus transparan agar aset yang disita tidak menyusut nilainya atau disalahgunakan.

Jika seluruh ketentuan tersebut dijalankan secara konsisten, RUU Perampasan Aset berpotensi menjadi instrumen penting untuk memutus keuntungan ekonomi dari tindak pidana. Hukuman terhadap pelaku tidak akan cukup apabila kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan tetap dapat dinikmati oleh pelaku, keluarga, atau jaringan bisnisnya. Kini perhatian beralih ke rapat paripurna DPR, tempat pengesahan rancangan ini menjadi langkah awal memperkuat sistem pemulihan aset hasil kejahatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *