Politik  

Deepfake Mengintai Pemilu 2029, Pemilih Muda Rentan Dimanipulasi

Padang | Ancaman teknologi deepfake terhadap Pemilu 2029 menjadi perhatian serius Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat. Dalam webinar bertema Transformasi Pemilih Muda dalam Pemilu di Era Digitalisasi yang digelar secara hybrid di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat, Jumat (20/11/2026), pemilih muda disebut kelompok yang paling rentan menjadi sasaran manipulasi konten digital.

Ketua Divisi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumbar, Jons Manedi, menjelaskan bahwa teknologi deepfake mampu merekayasa suara, foto, dan video hingga menyerupai kenyataan. Teknologi itu berpotensi dimanfaatkan untuk membentuk opini publik, merusak reputasi kandidat, bahkan memengaruhi keputusan politik pemilih.

Pemilih muda dinilai rentan karena intensitas mereka mengakses informasi lewat media sosial sangat tinggi. Algoritma media sosial menentukan konten yang tampil berdasarkan aktivitas dan preferensi pengguna, sehingga keragaman informasi yang diterima semakin sempit. Situasi itu membuka peluang bagi hoaks, disinformasi, dan manipulasi konten berbasis kecerdasan buatan untuk menyebar lebih cepat.

"Besarnya proporsi pemilih muda dalam DPT yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kehadiran mereka di TPS," ujar Jons Manedi dalam webinar yang dimoderatori Lusi Puspika Sari dari Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas itu.

Data KPU RI menunjukkan besarnya bobot pemilih muda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang mencapai 204.807.222 pemilih. Pemilih milenial tercatat sebanyak 66.822.389 orang atau 33,60 persen, sedangkan generasi Z sebanyak 46.800.161 orang atau 22,85 persen. Gabungan keduanya mencapai sekitar 113,6 juta pemilih atau 56,45 persen dari seluruh DPT.

Angka itu menegaskan lebih dari separuh pemilih Indonesia berasal dari generasi muda. Namun dominasi jumlah itu belum sejalan dengan tingkat kehadiran mereka di tempat pemungutan suara. Karena itu, kemampuan pemilih muda memilah informasi menjadi penentu kualitas Pemilu 2029.

Literasi Digital Belum Sejalan dengan Intensitas Internet

Pembicara webinar, Billy Febrima Hidayat, S.IP., M.IP., menekankan bahwa tingginya intensitas penggunaan internet tidak otomatis membuat seseorang memiliki literasi digital yang matang. Pemilih muda dan pemilih pemula perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, memeriksa sumber informasi, memahami konteks pesan, serta membaca kepentingan di balik produksi konten digital.

"Pemilih muda dan pemilih pemula dari berbagai latar belakang harus dibekali kemampuan berpikir kritis, verifikasi sumber informasi, pemahaman konteks pesan, serta kepekaan membaca kepentingan di balik produksi konten digital," kata Billy.

Billy mendorong pendekatan prebunking, yakni mengenalkan teknik manipulasi informasi kepada masyarakat sebelum mereka terpapar konten yang menyesatkan. Pendekatan itu antara lain dilakukan lewat simulasi mengenali konten deepfake, sehingga masyarakat sudah memiliki bekal ketika menemui konten serupa di media sosial.

Prebunking berbeda dari debunking yang membantah atau mengoreksi informasi palsu setelah konten itu beredar. Prebunking membangun kemampuan mengenali pola manipulasi sejak awal, sebelum konten menyesatkan sempat dipercaya dan disebarluaskan lebih jauh.

Peringatan dari Lembaga Internasional

Kekhawatiran atas disinformasi dalam pemilu juga disuarakan lembaga internasional. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) lewat laporan Facts not Fakes: Tackling Disinformation, Strengthening Information Integrity tahun 2024 menekankan pentingnya literasi media dan informasi. Masyarakat perlu memahami cara kerja platform digital, berpikir kritis, dan menilai kredibilitas informasi.

Menurut OECD, penanganan disinformasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi pendeteksi atau penghapusan konten. Literasi masyarakat menjadi benteng utama, karena konten yang menyesatkan akan terus muncul dalam berbagai bentuk dan sulit dibendung hanya dengan penyaringan teknologi.

UNESCO lewat platform Media and Information Literacy juga menjelaskan prebunking sebagai pendekatan untuk memperingatkan lebih awal mengenai teknik penyebaran disinformasi. Dalam program Media and Elections, UNESCO mengidentifikasi internet, media sosial, dan kecerdasan buatan sebagai tantangan dalam proses elektoral.

Badan keamanan siber Amerika Serikat, CISA, memasukkan deepfake dan media sintetis sebagai salah satu teknik disinformasi. Foto, video, dan rekaman suara dapat dimanipulasi atau dibuat sepenuhnya untuk menyesatkan penerima informasi.

Risiko itu diperparah kondisi gelembung informasi atau filter bubble. Pengguna media sosial terus menerima informasi yang sejalan dengan pandangan mereka dan jarang berhadapan dengan perspektif berbeda. Jika dimanfaatkan pihak berkepentingan, propaganda dan disinformasi bisa diarahkan lebih tepat sasaran.

Dalam praktiknya, video palsu yang menampilkan kandidat bisa viral sebelum klarifikasi resmi sempat beredar. Kecerdasan buatan generatif kini memungkinkan suara tiruan dibuat dari sampel suara asli. Di sisi lain, tidak semua manipulasi memakai kecerdasan buatan. Video asli yang dipotong, suara tanpa konteks, atau foto lama dengan keterangan keliru juga bisa menyesatkan.

Para pembicara mengingatkan sejumlah langkah sederhana bagi pemilih: memeriksa akun sumber konten, mencari rekaman utuh, membandingkan dengan informasi dari sumber resmi, serta menunda penyebaran konten yang belum terverifikasi.

Webinar itu dihadiri Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, jajaran Sekretariat KPU Sumbar, pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Barat, serta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Pesan yang mengemuka jelas: pemilih muda yang melek digital adalah kunci agar Pemilu 2029 tidak ditentukan oleh konten palsu, melainkan oleh pilihan yang sadar berdasarkan informasi yang benar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *