Jakarta | Kebijakan pemerintah yang memakai Dana Desa untuk membiayai pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kini diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Koalisi Gugat Koperasi Desa Merah Putih menilai kebijakan itu menggerus kewenangan desa dalam menentukan prioritas pembangunan, sekaligus membebankan biaya program pemerintah pusat kepada anggaran desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membantah anggapan pemerintah pusat mengambil Dana Desa. Menurutnya, dana yang dipakai untuk pembangunan fisik KDMP pada akhirnya menjadi aset milik desa. Ia mengaku sudah bertemu dengan 10 asosiasi desa dan sejumlah kepala desa untuk membahas pelaksanaan program tersebut, dan dari pertemuan itu tidak ada asosiasi maupun kepala desa yang menyampaikan keberatan.
"Itu kan pendapat penggugat. Tapi setahu saya, kepala desa yang kami temui, apalagi ada 10 asosiasi desa yang terus berkoordinasi sama kami, mereka tidak ada yang keberatan dengan Kopdes," kata Yandri di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Yandri menegaskan Dana Desa tidak diambil pemerintah pusat, melainkan dipakai untuk mendukung pembangunan infrastruktur koperasi. Bangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan fisik yang dibangun nantinya menjadi aset desa sepenuhnya.
"Dana desa itu tidak diambil oleh pusat. Dana desa itu digunakan untuk Kopdes dan nanti 100 persen jadi aset desa. Jadi enggak ada yang berubah. Jadi justru infrastruktur di desa menjadi bagus sekarang," ujarnya.
Tiga Pemohon Uji Materi Tiga Undang-Undang
Gugatan tersebut diajukan oleh Kepala Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Sabiq Muhammad; Yayasan Sajogyo Inti Utama (Sajogyo Institute); dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari. Permohonan pengujian materiil tersebut terdaftar di MK dengan Nomor 399/PUU-XXIV/2026. Para pemohon menggugat sejumlah ketentuan dalam tiga undang-undang, yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Dalam sidang perbaikan permohonan pada 16 November 2026, para pemohon menyederhanakan materi gugatan dari 15 norma menjadi empat norma yang dipersoalkan. Keempatnya berkaitan dengan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 74 ayat (1) UU Desa, Pasal 134 ayat (3) UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian.
Para pemohon meminta MK memberikan penegasan bahwa penugasan pemerintah kepada desa harus disertai pembiayaan yang memadai dari anggaran pemberi tugas. Biaya dan risiko keuangan program pemerintah tidak boleh dialihkan kepada desa melalui pengurangan Dana Desa, pembebanan pendapatan desa lainnya, maupun penjaminan menggunakan keuangan atau aset desa.
Mereka juga mempersoalkan ketentuan yang memungkinkan prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah memengaruhi penggunaan anggaran desa tanpa memberikan perlindungan memadai terhadap kewenangan desa.
Contoh Desa Prawatan: Dana Desa Turun Drastis
Salah satu persoalan yang menjadi dasar pengajuan gugatan adalah dampak kebijakan pembiayaan KDMP terhadap kemampuan fiskal desa. Para pemohon mencontohkan kondisi Desa Prawatan, Kabupaten Klaten. Alokasi anggaran desa tersebut disebut turun dari lebih Rp1 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp373 juta pada 2026. Para pemohon mengaitkan penurunan tersebut dengan skema pembiayaan program KDMP yang menggunakan Dana Desa.
Koalisi menilai pengurangan ruang fiskal desa dapat memengaruhi kemampuan pemerintah desa membiayai kebutuhan masyarakat. Pembangunan jalan lingkungan, perbaikan irigasi, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan usaha masyarakat merupakan sejumlah kebutuhan yang selama ini bergantung pada kemampuan anggaran desa.
Persoalan penggunaan Dana Desa untuk KDMP memiliki dasar kebijakan teknis yang diterbitkan Kementerian Keuangan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026, pemerintah mengatur tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), atau Dana Desa untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP. Peraturan tersebut ditetapkan pada 16 Maret 2026 dan diundangkan pada 1 April 2026.
Dalam aturan itu, Dana Desa menjadi salah satu sumber yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban pembangunan fisik koperasi. Mekanisme ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur KDMP di berbagai desa dan kelurahan.
Keberadaan regulasi tersebut menjadi salah satu titik persoalan yang diuji di MK. Para pemohon mempersoalkan apakah kebijakan pemerintah pusat dapat menjadikan Dana Desa sebagai sumber pembiayaan program nasional tanpa persetujuan dan pertimbangan memadai dari desa.
Koalisi menilai kebijakan pembentukan KDMP yang ditentukan melalui target dan tahapan dari pemerintah pusat berpotensi mengurangi ruang pengambilan keputusan masyarakat desa. Mereka mempertanyakan bagaimana desa dapat menentukan prioritas penggunaan anggaran apabila sebagian dana telah diarahkan untuk membayar kewajiban pembangunan koperasi.
Perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan permohonan. Sidang pada 16 November 2026 merupakan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan setelah majelis hakim konstitusi memberikan sejumlah nasihat kepada para pemohon. Karena itu, dalil mengenai pengurangan kewenangan desa, pembebanan biaya program pemerintah, serta persoalan kemandirian koperasi masih merupakan argumentasi para pemohon yang harus diperiksa dan diputus MK.











