Jakarta | Rencana pemerintah mewajibkan perusahaan menyediakan Dana Cadangan Pesangon (DCP) bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai memunculkan perdebatan di kalangan pengusaha dan serikat buruh. Kebijakan yang dimaksudkan untuk menjamin pembayaran hak pekerja tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari besaran iuran, mekanisme penyetoran, hingga lembaga yang akan mengelola dana.
Ketentuan mengenai DCP diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan tersebut mengamanatkan pengusaha menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat PHK, dengan tenggat hingga 27 Oktober 2027 bagi perusahaan untuk mempersiapkan penerapan kebijakan tersebut.
Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh kepastian pembayaran pesangon ketika hubungan kerja berakhir akibat PHK. Selama ini, pembayaran pesangon kerap menjadi persoalan, terutama ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau tidak memiliki cadangan dana yang cukup.
Di sisi lain, kalangan pengusaha mengingatkan kewajiban baru tersebut berpotensi menambah beban operasional dan tekanan terhadap arus kas perusahaan. Perusahaan selama ini sudah menanggung berbagai kewajiban ketenagakerjaan, termasuk upah, tunjangan hari raya (THR), iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta kewajiban pembayaran kompensasi dan pesangon. Namun, hingga Selasa (17/11/2026), pemerintah belum menetapkan besaran iuran maupun lembaga yang akan menerima dan mengelola dana tersebut.
Menaker: Masih Dikaji
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah masih mengkaji besaran iuran yang harus disiapkan perusahaan. Ia memastikan perumusan kebijakan memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kewajiban baru tersebut tidak menimbulkan beban berlebihan. Menurut Yassierli, semangat pembentukan DCP adalah memberikan kepastian kepada pekerja ketika mengalami PHK.
"Sampai saat ini terkait dengan dana cadangan pesangon seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, sesuai pasal yang tertulis di situ, dan detailnya harus dibuat peraturan turunan. Kita belum sampai ke sana," kata Yassierli di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Yassierli menegaskan penyusunan peraturan pelaksanaan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah akan mendengar masukan dari kalangan pengusaha, serikat pekerja, DPR, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta semua pihak menunggu proses pembahasan sebelum menyimpulkan bagaimana mekanisme DCP akan diterapkan.
Apindo dan Kadin Minta Perhitungan Matang
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengingatkan penerapan DCP harus diselaraskan dengan program perlindungan pekerja yang sudah berjalan. Menurut Shinta, perusahaan saat ini telah menjalankan sejumlah kewajiban melalui sistem jaminan sosial dan program pensiun, di antaranya Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta program dana pensiun perusahaan.
Apindo meminta pemerintah memperhitungkan keseluruhan kewajiban tersebut ketika menyusun skema DCP, agar tidak muncul kewajiban pembayaran yang tumpang tindih dan meningkatkan biaya ketenagakerjaan tanpa perhitungan yang jelas. Persoalan yang perlu dijawab pemerintah adalah bagaimana membedakan fungsi DCP dengan program jaminan sosial yang sudah ada, agar perusahaan tidak menghadapi kewajiban ganda.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa menilai kewajiban menyetor DCP sejak awal hubungan kerja berpotensi menambah tekanan terhadap arus kas perusahaan. Apabila DCP ditetapkan sebagai kewajiban tambahan tanpa memperhitungkan beban yang sudah ada, kebutuhan modal kerja perusahaan akan meningkat, dan dampaknya dapat terasa pada kemampuan perusahaan melakukan investasi, memperluas usaha, bahkan membuka kesempatan kerja baru. Kadin juga meminta pemerintah memperhatikan industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan garmen, sementara Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syauqi menyebut asosiasinya belum dilibatkan dalam pembahasan kebijakan ini.
Usulan Danantara dan Bantahan
Persoalan berikutnya adalah siapa yang akan mengelola dana yang dikumpulkan dari perusahaan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan agar pemerintah menunjuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pengelola DCP, karena penggunaan lembaga yang sudah tersedia dinilai lebih praktis dibandingkan membentuk lembaga baru yang membutuhkan anggaran awal, infrastruktur, serta sumber daya manusia hingga tingkat kabupaten dan kota.
Ia menyebut terdapat tiga alternatif yang dapat dipertimbangkan pemerintah, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau membentuk lembaga khusus. Penggunaan BPJS Ketenagakerjaan dinilai membutuhkan penyesuaian regulasi, sementara pembentukan lembaga baru membutuhkan persiapan organisasi dan pembiayaan yang tidak sedikit.
Meski demikian, usulan tersebut merupakan pandangan KSPI. Hingga kini belum ada keputusan Presiden maupun pemerintah yang menetapkan Danantara sebagai pengelola DCP. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan pemerintah belum menunjuk lembaga pengelola DCP, dan ia membantah informasi yang menyebutkan pengusaha sudah diwajibkan menyetorkan dana pesangon kepada Danantara. Penegasan serupa disampaikan Tim Komunikasi Danantara Indonesia, yang menyatakan tidak pernah menerima penugasan ataupun penunjukan dari pemerintah untuk mengelola DCP.
Polemik DCP memperlihatkan adanya sejumlah persoalan yang harus diselesaikan sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Pekerja membutuhkan jaminan bahwa hak pesangon dapat dibayarkan ketika terjadi PHK, pengusaha membutuhkan kepastian mengenai besaran iuran dan mekanisme penyetoran, dan pemerintah juga harus menjelaskan bagaimana dana tersebut dipisahkan dari kekayaan perusahaan serta bagaimana pengawasan dilakukan.











